Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Penyelundupan HP Ilegal di Jakarta
Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar dugaan praktik penyelundupan handphone (HP) impor ilegal dalam operasi penggeledahan besar-besaran. Operasi yang dilakukan pada Rabu, 15 April 2026 ini berhasil menyita ribuan unit HP ilegal dari lima lokasi berbeda di wilayah Jakarta.
Lima Lokasi Penggeledahan di Jakarta Utara dan Barat
Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Penyelundupan Tipideksus Bareskrim Polri melaksanakan penggeledahan secara simultan di dua wilayah utama:
- Penjaringan, Jakarta Utara: Gudang di Jalan Kapuk Kayu Besar, Kelurahan Kamal Muara, serta sebuah ruko di Jalan Pantai Indah Barat, Kelurahan Kamal Muara. Selain itu, kantor di Jalan Pluit Karang Cantik, Kelurahan Pluit juga digeledah.
- Cengkareng, Jakarta Barat: Ruko di Jalan Ruko Mutiara Palem Raya dan ruko di Jalan Boulevard Raya menjadi target operasi.
Dari kelima lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan ribu HP impor ilegal yang diduga masuk tanpa melalui prosedur bea cukai yang sah. Barang bukti ini diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap jaringan pelaku di balik praktik ilegal tersebut.
Tindak Lanjut Perintah Presiden Prabowo Subianto
Pengungkapan kasus ini tidak lepas dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pencegahan penyelundupan karena dinilai merugikan keuangan negara. Dalam pidatonya di Kejaksaan Agung pada Jumat, 10 April 2026, Presiden memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggunakan segala wewenang dalam memberantas penyelundupan.
"Pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya untuk menghentikan penyelundupan, gunakan segala wewenang yang ada pada anda untuk menegakkan itu," tegas Prabowo.
Presiden juga menyerukan kerja sama semua lembaga di berbagai tingkatan untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Ia menegaskan bahwa hukum merupakan instrumen vital untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara, yang menjadi pondasi kesejahteraan rakyat.
Prestasi Penyelamatan Keuangan Negara
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengungkapkan kebahagiaannya atas keberhasilan pemerintahannya menyelamatkan uang negara sebesar Rp 31,3 triliun dalam kurun waktu 1,5 tahun kepemimpinannya. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2026 saja, telah berhasil diselamatkan dana sebesar Rp 11.420.104.815.858 dari hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan aset.
"Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya, bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini," ujar Prabowo dengan penuh apresiasi.
Operasi penggeledahan dan penyitaan HP ilegal ini menjadi bukti komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat presiden untuk memberantas praktik ekonomi ilegal yang merugikan negara. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menuntaskan kasus ini dan mengusut tuntas jaringan pelakunya.
