Transformasi Polri Presisi: Ujian Keadilan dan Kepercayaan Publik
Analis kebijakan publik dan politik, Nasky Putra Tandjung, menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, diperlukan pembangunan ekonomi berkeadilan, demokrasi berkeadaban, serta penegakan hukum yang tegas namun humanis. Dalam hal ini, peran strategis kementerian dan lembaga negara, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), menjadi sangat krusial. Pernyataan ini disampaikannya dalam peluncuran buku berjudul Buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat di Jakarta Selatan, pada Rabu 4 Maret 2026.
Paradigma Presisi Bukan Sekadar Proyek Administratif
Nasky menyebut bahwa transformasi Polri melalui paradigma Presisi bukanlah sekadar proyek administratif belaka. Upaya keamanan negara harus mampu membawa keadilan dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. "Di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Polri diarahkan menjadi institusi yang modern, terbuka, demokratis, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman," ujarnya.
Lebih lanjut, Nasky mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini tidak lagi terbatas pada kejahatan konvensional. "Melainkan juga kejahatan siber, kejahatan terorganisasi, radikalisme, konflik sosial, serta disrupsi teknologi yang menguji ketahanan hukum negara," kata dia. Di medan inilah Polri Presisi diuji, apakah ia hanya kuat secara struktur, atau benar-benar adil dalam fungsinya.
Polri sebagai Penjaga Masa Depan Negara
Nasky menekankan bahwa Polri tidak hanya ditempatkan sebagai institusi teknis penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menopang stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, Polri diharapkan bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, melainkan sebagai penjaga masa depan negara.
"Tanpa kepolisian yang profesional dan dipercaya, demokrasi akan kehilangan makna, pembangunan kehilangan fondasi, dan hukum kehilangan wibawa," tegas Nasky. Stabilitas keamanan bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat mutlak bagi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Kritik dari Usman Hamid Terkait Insiden di Tual
Di sisi lain, transformasi Polri mendapat sorotan kritis dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Hal ini menyusul meninggalnya AT (14) yang diduga akibat dianiaya oleh anggota Brimob berinisial Bripka MS di Tual. Usman menyatakan bahwa lemahnya penindakan pada kasus-kasus kekerasan aparat sebelumnya membuat efek jera tidak pernah tercipta.
"Karena peristiwa sebelumnya (penganiayaan oleh anggota Polri) tidak pernah diselesaikan dengan penghukuman. Akibatnya tidak ada efek jera," kata Usman saat dihubungi Liputan6.com pada Minggu 22 Februari 2026. Menurutnya, ada sebuah kultur dalam kepolisian yang menampilkan bahwa menggunakan kekerasan adalah hal lumrah dan tidak masalah untuk dilakukan, termasuk kepada anak-anak atau pelajar.
"Ada semacam kultur sistemik di dalam kepolisian bahwa melakukan kekerasan, menggunakan kekuatan itu tidak masalah, bahkan terhadap anak, bahkan dalam menyelesaikan masalah yang sepele misalnya seperti di Tual," ungkap Usman. Dia menambahkan bahwa budaya militerisme dalam kepolisian harus ditinggalkan, karena tugas kepolisian adalah melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.
Jalan Panjang Transformasi dan Akuntabilitas
Transformasi Polri melalui paradigma Presisi jelas menghadapi jalan panjang yang penuh tantangan. Di satu sisi, ada harapan besar untuk menjadikan Polri sebagai institusi modern dan dipercaya publik. Di sisi lain, kritik seperti dari Usman Hamid mengingatkan bahwa akuntabilitas dan penegakan hukum internal tetap menjadi ujian berat.
Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan perubahan struktural, tetapi juga melalui konsistensi dalam menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat. Polri Presisi harus membuktikan bahwa ia tidak hanya presisi dalam operasi, tetapi juga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan humanisme.
Dengan demikian, transformasi ini bukan hanya tentang kebijakan atau program, melainkan tentang komitmen nyata untuk memperbaiki citra dan kinerja kepolisian di mata masyarakat. Masa depan Polri sebagai penjaga negara sangat bergantung pada bagaimana paradigma Presisi ini diimplementasikan secara holistik dan transparan.
