Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (BPA Kejagung) menggelar lelang sejumlah barang aset rampasan negara saat car free day di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta. Kejagung menargetkan total Rp 100 miliar untuk seluruh nilai barang lelang yang laku.
Target Rp 100 Miliar dari BPA Fair
"Tentunya kami punya target ya. Untuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sendiri kami punya target Rp 3 triliun sekian ya. Tapi untuk kegiatan BPA Fair ini kami menargetkan Rp 100 miliar. Barang yang kami pajang untuk bisa laku terjual Rp 100 miliar," kata Kepala BPA Kuntadi saat BPA Fair di Gate 6 Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (10/4/2026).
Kuntadi menjelaskan saat ini Kejagung mengupayakan dapat menjual total 400 barang. Sementara itu, ada 300 barang sudah siap dilelang kepada masyarakat.
Barang Mewah yang Dilelang
Sejumlah barang rampasan negara yang dipamerkan di CFD adalah mobil Ferrari warna merah, Porsche 911 Speedster, motor Ducati, hingga Harley Road Glide. Selain itu ada sejumlah tas mewah seperti tas Hermes, Dior, Louis Vuitton hingga Chanel. Ada pula perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, bahkan lukisan emas. Sejumlah perhiasan merupakan milik terpidana Harvey Moeis yang sempat diberikan kepada Sandra Dewi.
Barang-barang itu dipajang dan dapat dilihat langsung oleh warga yang beraktivitas di CFD. Warga dapat mengecek langsung harga dan mengikuti cara membuka akun lelang di tempat.
Sosialisasi dan Transparansi
Kuntadi mengatakan acara pameran barang lelang di CFD ini sekaligus sosialisasi cara lelang. Kemudian ini juga jadi tempat mengukur integritas BPA Kejagung.
"Acara ini kami adakan untuk lebih membuka diri, untuk lebih mengukur integritas kita, untuk lebih mempercepat proses penjualan dalam rangka untuk pemulihan kerugian negara, dalam rangka untuk pemulihan kerugian masyarakat sebagai korban dari tindak pidana," imbuhnya.
Dengan adanya pameran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam lelang barang rampasan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara dan pemulihan kerugian.
