Sahroni DPR Desak Polisi Putus Mata Rantai Premanisme hingga ke Hulunya
Kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang ayah di Purwakarta memicu desakan agar aparat kepolisian memberantas jaringan premanisme hingga ke akarnya. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni secara tegas mendorong pihak kepolisian untuk mengambil langkah tegas dalam memutus mata rantai premanisme hingga ke hulunya.
Desakan Keras dari Legislator
Politikus NasDem itu menuturkan, kasus itu menunjukkan pola premanisme yang selama ini ada, tidak berdiri sendiri. Biasanya, menurut dia, aksi premanisme itu terorganisir, teratur, berkelompok, dan berlindung di balik organisasi. "Ini yang harus ditindak. Polisi harus berani putus mata rantai premanisme dari hulunya," kata Sahroni seperti dilansir dari Antara, Senin (6/4/2026).
Dia meminta polisi untuk tidak hanya menindak preman-preman kelas bawahnya saja, melainkan juga harus membekuk pemimpin-pemimpin preman tersebut. "Jangan cuma kroco-kroco lapangan saja yang ditangkap karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah," ungkap Sahroni. Dia mengungkapkan, jika hanya menindak pelaku di lapangan, diduga kuat akan munculnya aksi premanisme yang baru dengan pola yang sama.
Detail Kasus Brutal di Purwakarta
Sebelumnya, aksi premanisme brutal terjadi di Purwakarta. Seorang ayah yang tengah menyelenggarakan pesta pernikahan anaknya dikeroyok secara brutal hingga tewas. Aksi tak manusiawi itu terjadi pada Sabtu (4/4/2026), Dadang (57) yang merupakan warga Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, meninggal dunia usai dipukuli sejumlah pemuda yang diduga mabuk di tengah pesta pernikahan anaknya.
Saat kejadian, Dadang tengah menggelar pesta pernikahan anaknya di rumah. Untuk menghibur tamu undangan, pesta tersebut dimeriahkan dengan organ tunggal. Pada pukul 14.50 WIB, ketika hiburan organ sedang berlangsung, segerombolan orang yang diduga dalam keadaan mabuk datang ke lokasi hajatan. Mereka meminta uang kepada pemain organ dengan alasan untuk membeli tambahan minuman.
Penyelenggara organ memberikan uang Rp100 ribu, tetapi orang tersebut menolak dengan alasan masih kurang. Sekelompok orang itu meminta Rp500 ribu, tetapi ditolak, dan akibat penolakan dari pihak keluarga itu diduga memicu amarah para pelaku. Situasi yang semula kondusif berubah menjadi mencekam dalam hitungan menit.
Para tamu undangan panik, sebagian berlarian, sementara yang lain berusaha melerai. Namun, keributan justru berujung pada aksi kekerasan brutal. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Ia dipukul menggunakan benda keras hingga mengenai bagian kepala dan tak sadarkan diri di lokasi itu.
Respons Pemerintah Daerah
Aksi sekelompok pemuda mabuk itu terekam dalam sebuah video dan beredar luas di wilayah Purwakarta dan menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Saepul mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran untuk membatasi dan memperketat izin keramaian di tempat hajatan. "Hari ini saya mengeluarkan Surat Edaran untuk membatasi dan memperketat perizinan serta pengawasan izin keramaian di tempat hajatan," katanya, Senin (6/4/2026).
Dirinya juga menyampaikan, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah agar keselamatan masyarakat tetap terjaga saat menyelenggarakan acara hajatan. "Saya turut berduka cita atas meninggalnya warga di Campaka. Jangan pernah ragu, percayakan sepenuhnya penanganan kasus penganiayaan di tempat hajatan yang terjadi di Purwakarta kepada pihak kepolisian. Saya meyakini kepolisian akan menangani sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Menurut bupati, surat edaran terkait pembatasan, pengetatan perizinan, serta pengawasan izin keramaian di tempat hajatan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan setiap kegiatan keramaian memiliki pengawasan yang jelas dari aparat dan pemerintah daerah. Ia mengimbau masyarakat agar setiap kegiatan hajatan tetap mematuhi aturan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan sebelum menggelar acara yang melibatkan keramaian.
"Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap dengan adanya kebijakan ini, seluruh kegiatan masyarakat dapat berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan konflik maupun kejadian yang merugikan warga," katanya.
Pentingnya Penindakan Akar Masalah
Sahroni mendesak agar akar permasalahan preman ditindak secara tegas oleh aparat. "Akar permasalahannya harus diberantas, jaringan, dan kebiasaan pungli seperti ini harus dihentikan total agar masyarakat benar-benar merasa aman di lingkungannya," kata dia. Desakan ini menekankan bahwa solusi jangka panjang diperlukan untuk mengatasi premanisme, bukan sekadar penangkapan pelaku lapangan.
