Prabowo Subianto Tegaskan Reformasi Polri: Beri Kesempatan Lembaga Bersihkan Diri
Presiden Prabowo Subianto menjawab keraguan publik terhadap pelaksanaan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memperbaiki tubuh kepolisian. Dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang ditayangkan pada Minggu (22/3/2026), Prabowo menyatakan bahwa hasrat memperbaiki lembaga seperti Polri tidak harus selalu melalui tim reformasi, meskipun ia mengakui komite tersebut sebagai alat bantu yang sangat penting.
Pendekatan Bertahap dan Rasional
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah akan mengkaji langkah-langkah perbaikan yang dapat segera dilakukan maupun yang perlu ditunda, dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ia menekankan bahwa negara membutuhkan lembaga penegak hukum yang profesional, bersih, dan berintegritas. "Kita pelajari nanti yang mana bisa dilakukan cepat, kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan, ya kita mungkin tunda. Kita akan ambil keputusan yang rasional," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang dinilai belum berjalan baik, termasuk di tubuh kepolisian dan institusi lainnya. "Kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu," tambah Prabowo.
Citra Buruk Akibat Segelintir Oknum
Prabowo menilai bahwa citra buruk lembaga sering kali disebabkan oleh tindakan segelintir pihak yang memiliki kekuasaan, sementara mayoritas aparat telah bekerja dengan baik. "Selalu itu adalah nilai setitik merusak susu sebelanga. Mungkin beberapa oknum tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya," ucapnya.
Oleh karena itu, ia ingin memberikan kesempatan bagi setiap lembaga untuk melakukan pembenahan internal sebelum diambil langkah lebih lanjut. Ia mencontohkan pendekatan seperti audit, di mana pimpinan diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja dalam kurun waktu tertentu sebelum dilakukan tindakan tegas.
Penindakan Aparat Bermasalah Sudah Dimulai
Prabowo mengungkapkan bahwa penindakan terhadap aparat yang bermasalah sudah mulai terlihat, baik di kepolisian maupun TNI. Ia menyebutkan bahwa beberapa perwira telah ditindak, dan menyinggung persoalan seperti tambang ilegal serta penyelundupan yang dinilai tidak lepas dari lemahnya pengawasan aparat di lapangan.
"Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang enggak beres. Kalau kita lihat ada apa Kapolres ada ya beberapa ini, ya saya kira itu arah yang lebih baik dan juga TNI ada perwira-perwira TNI yang enggak beres juga," jelasnya.
Tanggung Jawab dari Bawah hingga Pimpinan
Presiden menekankan bahwa seluruh jajaran, mulai dari tingkat bawah hingga pimpinan, harus bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Ia mempertanyakan peran aparat di wilayah jika pelanggaran seperti tambang ilegal masih terjadi. "Danrem bagaimana, Dandim bagaimana, Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal? Saya pertanyakan, saya bilang, Panglima TNI, kamu usut bagaimana ada tambang ilegal," imbuh Prabowo.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam menindak aparat yang terbukti melanggar hukum saat ini. Ia menyebut sejumlah perwira tinggi telah dipecat dan diproses hukum, termasuk dalam penanganan kasus besar seperti Asabri yang diserahkan ke kejaksaan. "Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Nah, Asabri kita beresin. Iya kan? yang lama katanya tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke kejaksaan," ucapnya.
Dengan pendekatan ini, Prabowo berharap lembaga penegak hukum seperti Polri dan TNI dapat membersihkan diri secara internal, menciptakan institusi yang lebih profesional dan bebas dari korupsi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
