Polri Perkuat Keamanan dengan Ratusan Personel di Dua Wilayah
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas dengan memperkuat pengamanan di wilayah Maluku Utara dan Papua Tengah. Penguatan ini dilakukan melalui pengerahan ratusan personel dari berbagai satuan, sebagai respons terhadap ketegangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terjadi di kedua daerah tersebut.
Detail Pengerahan Personel dan Komitmen Polri
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa institusinya merespons cepat setiap dinamika di lapangan dan berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia. "Polri telah mengambil langkah cepat dengan mengerahkan personel tambahan untuk memperkuat pengamanan dan penanganan situasi di Papua Tengah dan Maluku Utara," tegas Trunoyudo dalam keterangan pers pada Minggu, 5 April 2026.
Lebih lanjut, Trunoyudo mengungkapkan bahwa pada Sabtu, 4 April 2026, telah dilaksanakan pengecekan kesiapan pasukan Brimob yang akan bertugas di Papua Tengah. Pengecekan ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo di Mako Brimob, menunjukkan keseriusan dalam persiapan operasi.
Komposisi dan Perjalanan Personel yang Dikerahkan
Kekuatan personel yang disiapkan mencakup berbagai satuan dengan distribusi yang terperinci. Untuk Papua Tengah, Polri menyiapkan 100 personel Brimob, tim Itwasum sebanyak delapan personel (dibagi ke Papua Tengah dan Maluku Utara), tim BIK 10 personel, tim Div Propam 26 personel (terbagi ke dua wilayah), serta tim Bareskrim sebanyak 20 personel.
Sementara itu, untuk wilayah Maluku Utara, sebanyak 12 personel Divisi Propam telah diberangkatkan pada Sabtu pagi menggunakan pesawat Beechcraft. Empat personel Itwasum lainnya masih dalam proses pencarian tiket penerbangan pada saat laporan diberikan.
"Total personel gabungan yang diberangkatkan untuk penguatan di Papua Tengah sebanyak 148 personel. Mereka diberangkatkan Minggu (5/4) pukul 01.00 WIB menggunakan maskapai Batik Air dengan tujuan Nabire," jelas Trunoyudo, memberikan gambaran jelas mengenai skala dan logistik operasi ini.
Latar Belakang Ketegangan di Maluku Utara dan Papua Tengah
Trunoyudo menekankan bahwa langkah penguatan ini dilakukan seiring dengan adanya perkembangan situasi Kamtibmas di beberapa wilayah. Di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, terjadi konflik antarwarga yang dipicu oleh kasus dugaan pembunuhan seorang warga di Desa Bobane Jaya.
Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi aksi saling serang antara warga Desa Bobane Jaya dan Desa Sibenpopo. Konflik ini menimbulkan korban jiwa, pembakaran rumah warga dan fasilitas umum, serta satu unit tempat ibadah. Aparat gabungan TNI-Polri bersama pemerintah daerah bergerak cepat untuk meredam konflik hingga situasi berangsur kondusif pada Jumat, 2 April 2026 sore.
Di sisi lain, di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, terjadi aksi penganiayaan berat terhadap personel Polri, Bripda Juventus Edowai. Aksi yang dilakukan oleh orang tak dikenal ini menyebabkan korban meninggal dunia, menambah urgensi penanganan keamanan di wilayah tersebut.
Pendekatan Holistik dan Imbauan kepada Masyarakat
Selain pengerahan personel gabungan, Polri juga mengedepankan pendekatan soft approach dan penegakan hukum tegas dalam menghadapi situasi di kedua wilayah tersebut. "Kami juga mengedepankan pendekatan humanis serta penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan," ujar Trunoyudo, menegaskan kombinasi antara tindakan preventif dan represif.
Untuk itu, Trunoyudo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, tidak terpengaruh isu hoaks maupun provokasi yang dapat memperkeruh keadaan," pesannya.
Dia menyampaikan bahwa saat ini, Polri masih menyelidiki secara mendalam terkait kasus pembunuhan di Halmahera Tengah maupun penyerangan terhadap personel di Dogiyai. Polri juga terus memastikan bahwa situasi keamanan di kedua wilayah tetap terkendali, dengan pengawasan ketat dan koordinasi intensif antarinstansi.
