Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menunjukkan kegeramannya terhadap banyaknya palang perlintasan kereta api di wilayah Bekasi yang dikuasai oleh organisasi masyarakat (ormas). Ia mendesak aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik premanisme tersebut.
Perintah Tegas untuk Polres Bekasi
Dedi Mulyadi secara khusus memberikan perintah kepada Polres Kota Bekasi untuk segera menindak tegas dugaan premanisme oleh ormas yang menguasai palang lintasan kereta di Bekasi. Ia meminta agar persoalan ini dapat diselesaikan pada hari Rabu, 29 April 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya usai menjenguk para korban kecelakaan antara Kereta Jarak Jauh (KJJ) KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di lintas Cikarang.
"Ya untuk level itu, ya seluruh jajaran Polres Bekasi, Kota Bekasi, segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jawa Barat," tegas Dedi Mulyadi. Ia menambahkan, "Tidak boleh lagi ada ormas, ada premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Saya pikir tingkat Polsek saja bisa menyelesaikan itu."
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Ke depannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merencanakan pembangunan flyover untuk mengatasi masalah perlintasan sebidang. Namun, untuk jangka pendek, Dedi Mulyadi meminta agar seluruh perlintasan kereta sebidang segera dipasangi palang pintu pengamanan. Hal ini disampaikannya langsung kepada Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, sembari menanggapi kabar bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah mengambil alih penjagaan di dua pintu perlintasan, yaitu Ampera dan Bulak Kapal.
"Pasang saja. Dalam seminggu ini harus terpasang. Pak Wali Kota sanggup enggak?" tanya KDM yang langsung dijawab siap oleh Tri Adhianto.
Sikap PT KAI
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, juga merespons maraknya penguasaan perlintasan sebidang oleh ormas di Bekasi. Ia menegaskan bahwa palang kereta yang tidak memenuhi standar keselamatan akan ditutup. Isu ini mencuat setelah kecelakaan kereta di Bekasi yang menewaskan belasan orang dan melukai puluhan lainnya.
"Selama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjamin keselamatan, maka kami harus tutup," ujar Bobby di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4/2026). Ia juga menyatakan kesiapan menempuh jalur hukum untuk menertibkan ormas yang tidak patuh. "Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tempuh," pungkasnya.
