Kapolri Tegaskan Pengawasan Ketat atas Praktik Saham Gorengan di Pasar Modal
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi memberikan peringatan keras kepada para pelaku kejahatan yang beroperasi di sektor keuangan Indonesia. Dalam rangkaian Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026), dia menegaskan bahwa institusi kepolisian kini memantau dengan sangat ketat pergerakan di pasar modal, terutama terhadap praktik manipulasi yang sering disebut sebagai 'saham gorengan'. Praktik ini dinilai sangat merugikan para investor dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Komitmen Polri untuk Pasar Modal yang Sehat
Jenderal Sigit menekankan bahwa Polri berkomitmen penuh untuk menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia. "Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut," ujarnya di sela-sela acara tersebut. Dia menjelaskan bahwa praktik saham gorengan merupakan tindakan yang sangat destruktif karena merusak fundamental pasar saham dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, mantan Kabareskrim ini menyatakan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan tujuan utama melindungi kepentingan para investor, baik lokal maupun asing, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil dan terjaga. "Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus," tegas Sigit. Polri ingin memastikan bahwa saham-saham dengan fundamental yang kuat dapat berkembang secara alami tanpa adanya tekanan atau gangguan dari spekulan yang bermain curang.
Mekanisme Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana
Meskipun pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas di pasar modal, Kapolri menyebutkan bahwa teknis pengusutan tindak pidana khusus di sektor ini akan ditangani oleh tim khusus yang berada di bawah jajaran Reserse. "Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse," jelasnya. Polri akan melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memetakan dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum di bursa saham, sehingga dapat mengambil tindakan hukum yang tegas dan cepat.
Di satu sisi, Sigit menambahkan bahwa Polri juga mendorong agar saham-saham dengan fundamental baik terus terjaga kinerjanya. "Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga," imbuhnya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang transparan dan adil bagi semua pihak.
Agenda Strategis Lainnya dalam Rapim Polri 2026
Selain fokus pada isu pasar modal dan saham gorengan, dalam Rapim Polri 2026 ini, Kapolri juga menyoroti sejumlah agenda strategis lainnya yang menjadi prioritas Polri. Agenda-agenda tersebut meliputi:
- Pengamanan program ketahanan pangan nasional.
- Pengawasan terhadap kegiatan lifting minyak untuk mencegah penyimpangan.
- Antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan.
Kapolri menegaskan kesiapan penuh Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. "Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi," kata Jenderal Sigit.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dengan instansi lain untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). "Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera," sambungnya. Dengan demikian, Polri berkomitmen untuk mendukung penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta program-program prioritas lainnya yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah.
