Kapolri Minta Brimob Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Keamanan Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas meminta pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai gangguan keamanan yang berpotensi muncul sebagai dampak dari kondisi geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, dinamika internasional tersebut dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap situasi di dalam negeri.
Arahan Langsung dalam Rakernis Korps Brimob
Pesan penting ini disampaikan Kapolri secara langsung dalam apel pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korps Brimob Polri yang digelar di Lapangan Mako Brimob Polri, Kota Depok, pada Selasa (21/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan bahwa seluruh anggota, terutama Brimob, harus secara aktif mengikuti perkembangan situasi global, termasuk aspek geopolitik dan geoekonomi, yang berpotensi memicu eskalasi baik di luar maupun di dalam negeri.
"Kita semua, khususnya Brimob, harus selalu siap dan terus mengikuti perkembangan situasi global, geopolitik, geoekonomi, yang tentunya akan berdampak kepada eskalasi baik yang terjadi di luar maupun dampaknya yang terjadi di dalam negeri," tegas Sigit di hadapan para peserta rapat.
Fokus pada Konflik Israel-AS dengan Iran
Kapolri secara spesifik meminta Brimob untuk mewaspadai dampak yang mungkin timbul akibat konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran. Dia mengingatkan bahwa jika konflik ini tidak segera menemui jalan damai, maka eskalasinya berpotensi meluas dan menimbulkan konsekuensi yang lebih serius.
"Di satu sisi banyak korban, ribuan korban, bahkan puluhan ribu yang menjadi korban, baik masyarakat sipil, bangunan, fasilitas publik, dan tentunya juga gangguan di sektor energi," jelas Sigit mengenai potensi dampak konflik tersebut.
Dia mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir telah terjadi serangan terhadap kilang-kilang minyak di kawasan Timur Tengah, serta konflik di Selat Hormuz. Kondisi ini berdampak langsung pada situasi energi global, mengingat hampir 20% pasokan minyak dunia melewati selat tersebut.
Dampak Ekonomi dan Potensi Gangguan Keamanan
Menurut Kapolri, beberapa negara yang terdampak telah menetapkan status darurat energi nasional dan menerapkan kebijakan penghematan energi secara ketat. Bahkan, sejumlah negara telah memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH) sebagai bagian dari respons terhadap krisis ini, termasuk Indonesia yang telah mengimplementasikan WFH atau kerja dari kantor (WFO) secara bergantian.
Sigit meminta anggota Brimob untuk bersiap menghadapi situasi yang mungkin timbul dari dampak konflik tersebut, terutama terkait kenaikan harga minyak yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat.
"Dampaknya terhadap energi yang sangat luar biasa dan ini tentu akan mengganggu sendi-sendi dan stabilitas ekonomi di semua negara termasuk tentunya Indonesia," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar merupakan keniscayaan dari konflik tersebut, yang berpotensi memicu reaksi masyarakat. Oleh karena itu, potensi eskalasi terkait masalah keamanan dalam negeri harus diantisipasi dengan serius.
Kesiapsiagaan dan Evaluasi Berkelanjutan
Kapolri menekankan pentingnya kesiapan, kewaspadaan, dan persiapan diri seluruh anggota untuk menghadapi berbagai dinamika yang mungkin terjadi. Dia mengingatkan bahwa beberapa waktu terakhir, Polri telah menghadapi berbagai dinamika yang diharapkan dapat membuat anggotanya lebih matang dan siap menghadapi gangguan di masa depan.
"Dan tentunya evaluasi, simulasi, latihan, kekompakan antar seluruh anggota pada saat di lapangan tentunya menjadi kunci keberhasilan kita dalam melaksanakan misi ataupun tugas," pungkas Sigit.
Dengan arahan ini, Korps Brimob Polri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan responsivitasnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah gejolak geopolitik global yang semakin kompleks.
