Ribuan mahasiswa memadati Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, pada Rabu (17/6) untuk menyuarakan aspirasi di depan Gedung Negara Grahadi. Aksi yang berlangsung sejak siang itu berakhir dengan kondusif, meskipun sempat diwarnai insiden pembakaran sampah dan poster oleh sekelompok orang tak dikenal.
Insiden di Tengah Aksi
Sejumlah orang berbaju hitam yang tidak teridentifikasi membakar sampah dan poster Presiden Prabowo Subianto di tengah kerumunan. Mereka juga meneriakkan kata "Revolusi!" berulang kali. Hal ini membuat mahasiswa dari berbagai kampus memilih mundur dan membubarkan diri secara bertahap, sementara massa berbaju hitam bertahan di depan Grahadi beberapa saat.
Pernyataan BEM Unair
Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair), M Rizqi Senja Virawan, menyatakan bahwa aksi ini melibatkan aliansi BEM Jawa Timur, BEM SI Jatim, UPN Veteran Jawa Timur, dan elemen mahasiswa lainnya. Ia menegaskan bahwa aksi ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dinilai tidak sehat.
"Kami satu suara menuntut dihentikannya program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, kami mendesak pencabutan UU Polri dan UU TNI yang membuka ruang militerisme di ranah sipil," ujar Rizqi.
Tuntutan Lainnya
Mahasiswa juga menolak praktik militerisme di ranah sipil dan menuntut penguatan KPK, percepatan RUU Perampasan Aset, serta pengusutan korupsi program MBG dan IUP palsu. Mereka juga menuntut penghentian proyek ekstraktif, pembebasan tahanan politik, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan.
Rizqi menambahkan bahwa aksi ini tidak meminta audiensi dengan pejabat karena pertemuan sebelumnya dinilai tidak berdampak. "Aksi lanjutan akan digelar jika pemerintah tidak berbenah," tegasnya.
Solidaritas Nasional
Ia juga menyampaikan solidaritas kepada mahasiswa di daerah lain yang menggelar aksi serupa. "Kami mengajak masyarakat luas untuk memperhatikan bahwa negara sedang diambil alih oleh kroni yang mementingkan perut sendiri," katanya.
16 Poin Tuntutan Lengkap
- Penguatan integritas dan independensi KPK.
- Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
- Penolakan militerisme dan pengembalian militer pada fungsi pertahanan.
- Penghentian budaya antikritik dan jaminan kebebasan berekspresi.
- Pengusutan korupsi program Makan Bergizi Gratis.
- Pengusutan kasus IUP palsu di Kementerian ESDM.
- Penghentian proyek ekstraktif yang merusak lingkungan.
- Penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Permintaan maaf kepada rakyat dan evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Pembebasan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
- Pengembalian independensi Bank Indonesia.
- Penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil.
- Jaminan kesejahteraan tenaga pendidik, kependidikan, dan kesehatan.
- Pemerataan akses kesehatan dan pendidikan di daerah 3T.
- Penghentian eksploitasi buruh dan diskriminasi gender di dunia kerja.
- Penghentian represivitas terhadap pers dan jaminan kebebasan pers.



