Jaksa Agung Minta Jajaran Kejaksaan di Daerah Berani Tangani Korupsi Besar
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan arahan tegas kepada jajaran Kejaksaan di daerah untuk meningkatkan keberanian dalam menangani kasus korupsi berskala besar. Dalam kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua pada Selasa (31 Maret 2026), Burhanuddin menekankan bahwa pemberantasan korupsi di daerah tidak boleh kalah gencar dibandingkan dengan upaya di tingkat pusat.
Fokus pada Kasus dengan Kerugian Negara Besar
Burhanuddin menyatakan bahwa jajaran Kejaksaan tidak boleh hanya terfokus pada perkara seperti dana desa. "Pemberantasan korupsi di daerah tidak boleh kalah gencar dengan pusat dan tidak boleh hanya terfokus pada dana desa, melainkan juga harus berani menindak kasus dengan kerugian negara yang besar," ujarnya melalui keterangan resmi pada Rabu (1 April 2026).
Dia mengapresiasi satuan kerja yang telah aktif melakukan penyidikan tindak pidana khusus, namun juga memberikan teguran kepada unit kerja yang dinilai masih pasif dalam mengungkap kasus korupsi. Menurutnya, keberanian dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci dalam membongkar praktik korupsi yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Perkara Besar di Papua dan Tunggakan Uang Pengganti
Burhanuddin menyoroti beberapa perkara besar di Papua, termasuk dugaan korupsi dana PON XX Papua serta pembangunan sarana Aerosport di Mimika. Dia menekankan pentingnya optimalisasi pemulihan kerugian negara, mengingat masih terdapat tunggakan uang pengganti sebesar Rp 97,14 miliar di wilayah Papua yang perlu segera ditindaklanjuti.
Selain itu, dia meminta profesionalisme dalam menangani perkara yang menarik perhatian publik, seperti kasus penembakan pesawat Smart Air oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Merauke.
Penguatan Peran Kejaksaan di Sektor Strategis
Burhanuddin juga menekankan penguatan peran Kejaksaan di berbagai sektor strategis lainnya. Di bidang pidana umum, ia menyoroti minimnya jumlah balai rehabilitasi serta masih adanya tunggakan eksekusi terpidana dan barang bukti di sejumlah Kejaksaan Negeri.
Di bidang intelijen, dia menekankan pentingnya pengawalan terhadap 38 proyek strategis nasional di Papua dengan nilai sekitar Rp 3,7 triliun. Fungsi jaksa pengacara negara dalam mendampingi pemerintah daerah, serta pengawasan internal juga ditekankan.
Pentingnya Integritas dan Kewaspadaan
Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan mewaspadai adanya perlawanan balik dari pelaku korupsi atau corruptors fight back. Oleh karena itu, ia meminta setiap penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan arahan ini, diharapkan jajaran Kejaksaan di daerah dapat lebih agresif dan efektif dalam memberantas korupsi, terutama kasus-kasus besar yang berdampak signifikan pada negara.
