Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari, menyatakan bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi pada Senin, 27 April 2026, menjadi peringatan serius bagi Indonesia untuk membenahi perlintasan sebidang yang berisiko tinggi. "Rasanya ini adalah wake up call bagi kita semua, bahwa di perlintasan kereta api segala macam hal bisa terjadi. Mobil mogok, sepeda motor, dan lain-lain yang bisa memicu peristiwa fatal," ujarnya di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.
Komitmen Presiden Prabowo
Qodari menuturkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang menjenguk para korban merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem perkeretaapian. "Jam 08.40 Bapak Presiden langsung datang untuk menjenguk para korban, kita lihat bagaimana komitmen dan kecintaan beliau terhadap kereta api begitu besar," jelasnya. Qodari berharap 1.800 titik perlintasan kereta api yang berisiko tinggi di Pulau Jawa dapat segera diatasi. "Di era Bapak Prabowo ini, mudah-mudahan akan ada penanganan yang jauh lebih sistematik untuk menangani perlintasan kereta api yang jumlahnya sangat banyak," katanya.
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah telah lama mengidentifikasi persoalan perlintasan sebidang sebagai titik rawan. Dalam jangka pendek, pemerintah mendorong peningkatan pengamanan di setiap titik perlintasan, termasuk penyediaan petugas dan sistem pengawasan yang memadai. Sedangkan solusi jangka panjang, pembangunan flyover dinilai sangat diperlukan. "Saya minta, dan saya ingin mendorong untuk mempercepat semuanya karena memang misalnya untuk membangun flyover sehingga tidak lagi ada lintasan sebidang," ungkap AHY.
Pembenahan Menyeluruh Sistem Perkeretaapian
AHY juga menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh pada sistem perkeretaapian, mulai dari infrastruktur, teknologi, hingga tata kelola dan respons terhadap situasi darurat. Dia memastikan upaya perbaikan tidak hanya difokuskan di Bekasi atau wilayah Jabodetabek, tetapi akan diterapkan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia. "Ini bukan persoalan ringan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, di mana pun mereka berada," tegasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi total terhadap operasional kereta api, dengan 1.800 perlintasan sebidang menjadi target perbaikan utama. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa mendatang dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa kereta api di seluruh Indonesia.
