Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan tegas menolak anggapan bahwa Kota Depok merupakan kota intoleran. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan yang menempatkan Jawa Barat dalam lima besar provinsi dengan angka kekerasan berbasis agama tertinggi.
Pengalaman Pribadi Pigai di Depok
Dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Rabu (20/5/2026), Pigai mengungkapkan pengalamannya tinggal di Depok selama 25 tahun. Selama kurun waktu tersebut, ia mengaku tidak pernah mengalami gangguan atau insiden intoleransi. "Saya menolak Depok dituduh sebagai kota intoleran. Saya 25 tahun tinggal di Depok, tidak pernah satu gereja pun diganggu," tegas Pigai, seperti dikutip pada Kamis (21/5/2026).
Fakta Keberagaman di Depok
Pigai juga menyoroti keberadaan tempat ibadah di Depok sebagai bukti toleransi. Ia menyebutkan bahwa di Depok terdapat lima gereja paroki Katolik. Jumlah ini dinilai cukup banyak jika dibandingkan dengan daerah lain, misalnya di Nusa Tenggara Timur yang beberapa kabupatennya belum tentu memiliki lima paroki. "Di Depok lima, kok bisa disebut intoleran? Kan itu tidak fair," ujar Pigai.
Kritik terhadap Data Setara Institute
Pernyataan Pigai merujuk pada data yang dirilis Setara Institute pada Maret 2026. Data tersebut mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka kekerasan berbasis agama tertinggi, dengan total 56 kasus. Posisi kedua ditempati Aceh dengan 23 kasus, disusul Jawa Timur (18 kasus), Jawa Tengah (13 kasus), dan Jakarta (12 kasus). Pigai mempertanyakan keakuratan data tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya.
Pandangan Menteri HAM
Pigai menegaskan bahwa penilaian terhadap tingkat intoleransi suatu daerah harus didasarkan pada fakta di lapangan, bukan sekadar data statistik. Ia mengajak semua pihak untuk melihat realitas sosial yang ada di Depok dan Jawa Barat secara lebih objektif. "Saya menolak Jawa Barat dianggap sebagai provinsi intoleran," pungkasnya.
