KontraS Desak Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk Usut Kasus Penyerangan Andrie Yunus
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara resmi mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivisnya, Andrie Yunus. Organisasi tersebut juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah politik konkret dalam menangani insiden ini.
Desakan di Hadapan Komisi III DPR
Dalam rapat dengar pendapat di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, pada Selasa (31/3/2026), Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menyampaikan permintaan resmi tersebut. "Kami juga meminta supaya forum ini juga bisa mendorong presiden untuk bisa mengeluarkan keputusan politik, yaitu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta," tegas Dimas. Pernyataan ini menegaskan urgensi penyelesaian kasus yang dianggap memiliki implikasi luas.
Hambatan Legal dan Politis dalam Penanganan Kasus
Dimas menjelaskan bahwa dorongan untuk membentuk TGPF dilatarbelakangi oleh adanya hambatan signifikan dalam penanganan kasus ini. "Apa pasalnya? Pertama kami melihat ada dua hambatan di sini, hambatan legal formal, hambatan politis," ujarnya. Hambatan-hambatan ini dinilai menghambat proses investigasi yang transparan dan akuntabel, sehingga memerlukan pendekatan khusus melalui tim gabungan yang independen.
Dampak Domino terhadap Masyarakat Sipil
Menurut analisis KontraS, kasus ini tidak hanya berdampak pada Andrie Yunus sebagai korban individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek domino yang lebih luas. "Dalam kasus ini faktor korbannya tidak cuma Andrie Yunus. Kami mendalilkan bahwa serangan ancaman kepada Andrie Yunus, serangan kepada Andrie Yunus itu juga bisa menjadi efek domino ke depannya," papar Dimas. Hal ini mengancam kerja-kerja masyarakat sipil, khususnya dalam advokasi hak asasi manusia dan peningkatan kualitas demokrasi.
Pentingnya Independensi dan Penyelesaian melalui Peradilan Umum
KontraS menekankan bahwa TGPF yang independen sangat diperlukan untuk mengungkap kasus secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi pelaku di lapangan, aktor intelektual, serta motif di balik penyerangan. "Bahwa kerja kerja publik, kerja kerja pembelaan HAM, kerja kerja untuk peningkatan kualitas demokrasi masih akan menemukan serangan intimidasi dan represi dari pihak-pihak yang mungkin tidak pernah satu frekuensi dengan masyarakat sipil," tambah Dimas. Selain itu, organisasi ini mendorong agar penyelesaian kasus dilakukan melalui mekanisme peradilan umum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
