Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Layanan Kesehatan di Papua
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Penegasan ini disampaikan usai pelaksanaan bimbingan teknis secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura, yang menjadi langkah konkret untuk membenahi sejumlah rumah sakit daerah.
Komitmen dan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja
Ribka menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja pada 13 Maret 2026 serta rapat koordinasi bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada 17 Maret 2026. "Kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari, teridentifikasi sejumlah permasalahan utama yang perlu segera ditindaklanjuti, meliputi:
- Status sertifikat tanah
- Keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit
- Rencana pembenahan tata kelola manajemen
Hal-hal tersebut akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan demi meningkatkan kualitas layanan.
Pendampingan oleh RSUP Dr. Sardjito
Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP Dr. Sardjito untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari. "Ini rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan bimtek di sana, melihat langsung best practice-nya," jelas Ribka.
Setiap rumah sakit diminta mengirimkan peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan bagian tata kelola, dengan rekomendasi minimal sembilan peserta per rumah sakit, mencakup direktur dan berbagai bidang seperti pelayanan medik, keperawatan, dan keuangan.
Dukungan dan Rencana Ke Depan
Bimtek yang saat ini dilakukan secara daring dinilai akan lebih efektif jika dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka selama minimal dua hari. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri akan membantu fasilitas akomodasi dan transportasi selama kegiatan di Yogyakarta.
"Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan sesuai kesepakatan," tambah Ribka. Ia berharap kegiatan pendampingan ini dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat perbaikan, dengan dukungan penuh dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan yang memantau langsung.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memastikan rumah sakit di Papua berjalan sesuai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat setempat.
