Menu MBG Dikritik Asal-asalan, Gelombang Protes Orang Tua Bergulir
Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah menu yang disajikan dinilai jauh dari standar pemenuhan gizi harian anak-anak. Gelombang protes bermunculan di berbagai daerah, dengan keluhan utama datang dari para orang tua penerima manfaat yang merasa komposisi menu tidak layak.
Keluhan Menu Minim dan Tidak Bergizi
Di sejumlah lokasi seperti Bekasi, Jawa Barat, dan Pontianak, Kalimantan Barat, menu MBG yang diterima hanya berisi lima butir kurma, tiga butir klengkeng, dan satu jeruk. Bahkan di Bogor, Jawa Barat, kaum ibu mendatangi langsung dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Jonggol untuk meminta penjelasan. Mereka protes karena dalam satu paket menu hanya terdapat tiga butir klengkeng, tiga kurma, satu potong roti, dan satu botol kecil jeli, yang dianggap tidak memadai untuk kebutuhan nutrisi anak.
Respons Badan Gizi Nasional
Merespons keluhan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan telah melakukan konsolidasi ke jumlah SPPG untuk perbaikan. "Kami tidak ragu-ragu untuk menegur. Bahkan di bulan Ramadan ini ada kejadian di mana SPPG kami stop karena kualitas menunya yang jelek," ujarnya. Dadan menambahkan bahwa dalam setiap menu MBG akan disertakan harga beserta angka kecukupan gizi dari hidangan yang disajikan. Selama Ramadan, menu yang disajikan diharapkan memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan gizi harian anak.
KPK Petakan Celah Korupsi
Persoalan MBG ini juga turut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini sedang memetakan celah korupsi pada program MBG, setelah muncul isu dugaan mark up atau penggelembungan harga bahan baku pangan untuk dapur SPPG. "Melalui fungsi pencegahan, KPK saat ini juga sedang melakukan kajian untuk memetakan celah-celah rawan korupsi agar bisa dicegah dan dimitigasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Budi menjelaskan bahwa salah satu hasil kajian tersebut akan terdiri atas rekomendasi, yang kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) juga memfokuskan aksinya terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
