Menjadi dokter biasanya identik dengan pelayanan di rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Namun, bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dr Maria Caecilia Stevi Harman (29), memperjuangkan kesehatan masyarakat tidak harus selalu dilakukan dari ruang praktik. Lulusan Universitas Indonesia (UI) dan Monash University Australia itu memilih jalur politik untuk memperluas dampak pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya di daerah asalnya, NTT.
"Saya ini tidak banting setir. Saya tetap selalu menjadi seorang dokter. Hanya saya bukan dokter yang Bapak-Mama temui di Puskesmas atau rumah sakit," ujar dr Stevi, dalam acara detikSore, Rabu (3/6/2026). "Saya nanti jadi dokter politik," sambungnya.
Menurut dr Stevi, profesi dokter dan peran sebagai senator memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bedanya, melalui jalur politik ia dapat mendorong kebijakan dan regulasi yang berdampak lebih luas. "Dan yang saya perjuangkan bukan hanya orang-orang sakit, tapi bagaimana orang sehat tidak jatuh sakit. Preventif," kata dr Stevi.
Kesehatan Tidak Berdiri Sendiri
dr Stevi menilai persoalan kesehatan tidak bisa dipisahkan dari berbagai faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat. "Kesehatan seorang individu dipengaruhi banyak hal, mulai dari lingkungan, keluarga, tempat tinggal, akses terhadap layanan kesehatan, hingga tingkat kemiskinan," ujar dr Stevi. Karena itu, menurutnya, upaya meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada layanan medis semata.
Tantangan Besar Layanan Kesehatan di NTT
Sebelum terjun ke dunia politik, Stevi sempat menjalani masa internship sebagai dokter di RSUD SK Lerik Kupang, Puskesmas Pasir Panjang, dan Puskesmas Manutapen. Pengalaman tersebut memberinya gambaran langsung mengenai berbagai tantangan layanan kesehatan di NTT. Salah satu persoalan utama adalah kondisi geografis NTT yang terdiri dari banyak pulau.
"Yang perlu diketahui oleh detikers di Jakarta, mungkin kalau di Jakarta ini semuanya ada di dalam satu pulau. Gampang nyampainya dari satu ke tempat yang lain," ujar dr Stevi. "Jadi archipelago di kepulauan. Jadi bayangkan saja betapa susahnya untuk mencapai dari satu tempat ke tempat lain," sambungnya.
dr Stevi menjelaskan akses transportasi menjadi tantangan besar, terutama saat musim hujan. Banyak jalan yang berubah menjadi aliran sungai sehingga memutus akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan (faskes). "Kalau sakit saat musim hujan, aksesnya bisa terputus. Apalagi untuk ibu hamil yang membutuhkan penanganan cepat," kata dr Stevi.
Gedung Ada, SDM Masih Terbatas
Selain persoalan infrastruktur, Stevi juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di sejumlah wilayah. Menurut dr Stevi, pemerintah telah banyak membangun fasilitas kesehatan dan menyediakan peralatan medis. Namun, ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu mengoperasikan fasilitas tersebut masih menjadi tantangan.
"Tapi kemajuan dari gedung, kemajuan dari fasilitasnya itu tidak disediakan dengan SDM-nya," ujar dr Stevi. "Memang banyak sekali usaha-usaha untuk meningkatkan distribusi pemerataan SDM-nya. Baik dari dokter, nurse, perawat, laboran," sambungnya.
dr Stevi juga menemukan puskesmas di daerah terpencil yang masih bergantung pada genset untuk menjaga operasional fasilitas kesehatan, termasuk penyimpanan vaksin. "Yang diprioritaskan listriknya untuk kulkas vaksin. Sementara ruangan lain bisa gelap," kata dr Stevi. "Kondisi seperti ini tentu memengaruhi kenyamanan tenaga kesehatan yang bertugas," lanjutnya.
Menurut dr Stevi, kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap retensi tenaga kesehatan di daerah terpencil. "Kita jangan bicara dokter sebagai seorang superman, superwoman. Yang harus bisa lu di sana semuanya," jelas dr Stevi. "Nggak ada sinyal, nggak ada jauh akses air untuk mandi, dan segala macam," imbuhnya.
Fokus pada Integrasi Data dan Pengentasan Kemiskinan
Kini, sebagai Anggota DPD RI yang bertugas di Komite III, dr Stevi memiliki mitra kerja yang erat kaitannya dengan sektor kesehatan, seperti Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial RI (Kemensos), hingga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (Kemendukbangga/BKKBN).
Salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian Komite III adalah implementasi program Satu Data Indonesia melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut dr Stevi, kehadiran data yang terintegrasi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan layanan kesehatan.
"Karena kemiskinan di NTT sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat. Program Satu Data Indonesia ini menurut saya sangat bagus untuk kemajuan kesehatan," katanya. dr Stevi meyakini kebijakan yang didukung data akurat dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi, baik di bidang kesehatan maupun kesejahteraan sosial.
Bagi dr Stevi, memperjuangkan kesehatan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pengobatan, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menyentuh akar persoalan.
