Komisi IX DPR Debat dengan Menkes dan Mensos Soal Pelaksanaan Kesepakatan PBI BPJS
Rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diwarnai perdebatan sengit pada Rabu (15/4/2026) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pimpinan hingga anggota Komisi IX DPR menyatakan bahwa Menkes dan Mensos tidak menjalankan kesepakatan rapat dengan DPR terkait 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Momen Debat Dimulai Setelah Pemaparan Mensos
Perdebatan itu terjadi setelah Mensos menyelesaikan pemaparan rapat di Komisi IX DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris memotong jalannya rapat untuk menanyakan kesepakatan rapat pada 9 Februari 2026 lalu. "Sorry ya sebelum kita lanjut, kenapa saya katakan penegasan ini penting di awal? Supaya frekuensinya sama, semua yang ada di sini. Berarti kesepakatan rapat yang pernah dibuat di Komisi IX mau pun di pimpinan DPR tanggal 9 Februari kan tidak dijalankan," kata Charles Honoris.
Charles menyebut berdasarkan kesimpulan rapat itu, pemerintah seharusnya mengaktifkan kembali 11 juta peserta PBI BPJS yang sempat dinonaktifkan sehingga mereka tetap mendapat layanan BPJS. "Kan kesepakatan rapatnya adalah 11 juta yang dinonaktifkan tetap mendapatkan layanan selama 3 bulan. Sedangkan kalau dari paparan yang baru saja kita lihat, yang direaktivasi awalnya hanya 100 sekian ribu ya, yang merupakan pasien catastrophic dan lain-lain sekarang menjadi 2 juta sekian," ucap Charles.
Dia menambahkan, "Artinya masih ada sekitar 9 juta orang yang tidak bisa mengakses layanan sampai hari ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Ini biar frekuensinya sama dulu nih, ya."
Menkes Klaim 9 Juta Penerima Tetap Dilayani
Menkes Budi kemudian menjawab bahwa 9 juta peserta yang belum di-reaktivasi tetap mendapatkan layanan kesehatan. Pelayanan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan DPR pada Februari lalu. "Bapak, kalau boleh meluruskan penegasannya boleh? Supaya sama gitu, Pak. Jadi, yang 11 juta ini, kalau mereka datang ke layanan kesehatan akan dilayani. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat, untuk 11 juta orang ini, sesuai dengan kesepakatan DPR, kalau mereka sakit, datang ke rumah sakit, itu akan dilayani," jawab Budi.
Dia melanjutkan, "Dan mereka diminta mereaktivasi segera yang prosesnya sudah difasilitasi oleh Kemensos, dengan asumsi apa? Supaya kalau mereka emang ternyata ada desil 10, ya kita minta reaktivasinya masuk ke apa PBPU mandiri. Jadi, jadi untuk meluruskan aja bahwa yang 11 juta ini tetap dilayani."
Mensos Minta Buka Kesepakatan Tertulis
Sementara itu, Mensos Gus Ipul meminta agar kesepakatan rapat bersama DPR pada 9 Februari dibuka untuk memastikan kesepahaman antara pemerintah dan DPR. "Jadi gini, kalau biar sama frekuensinya, dibuka aja hasil kesepakatan dengan DPR yang tadi saya sebut tiga yang lain. Coba dilihat satu per satu. Kita buka hasil kesepakatannya biar frekuensinya sama. Nanti tafsirnya kita berbeda. Jadi lebih baik kita kembali kepada keputusan tertulis, kesepakatan tertulis tanggal berapa tadi itu, 9 Februari. Kita buka bersama-sama. Kalau nanti nggak ada pedoman repot ya," tutur Gus Ipul.
Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene lalu membuka kesimpulan rapat pada 9 Februari tersebut. Pada kesimpulan rapat itu tertulis bahwa dalam 3 bulan ke depan, layanan kesehatan terhadap 11 juta peserta PBI tetap dilayani. "Senin 9 Februari 2026 kesimpulannya, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Itu kesepakatan kita antara DPR dan pemerintah tanggal 9," ucap Felly.
Anggota DPR Kritik Pernyataan Bolak-Balik
Gus Ipul kemudian mengatakan pihaknya sudah menjalankan kesimpulan rapat itu, dengan menegaskan bahwa 11 juta penerima PBI tetap dilayani ketika sakit. "Semua layanan. Jadi 11 juta itu kalau sakit, semua layanannya dibuka. Kalau sakit. Kalau sakit lho ya. Kalau nggak sakit kan nggak perlu," ujarnya. Felly menimpali, "Iya, Pak. Ya kalau nggak sakit buat apa, mereka nggak mau."
Namun, anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Chaniago turut bersuara dalam rapat, mengkritik Gus Ipul yang dinilai membolak-balikkan pernyataan dalam paparannya. "Pimpinan, mohon maaf pimpinan. Mohon maaf pimpinan. Saya kira, pemahaman menteri sosial ini perlu di-clear-kan dulu. Bahwa jelas dalam kesepakatan itu ditulis semua layanan. Nggak perlu lagi ya ada kata-kata kalau dia menderita catastrophic dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan kemarin. Jangan juga kemudian berbalik-balik," tutur Irma.
Dia menambahkan, "Saya kira ini harus ditegaskan nih, ya. Ini untuk masyarakat lho, ya. Layanan primer ini penting bagi masyarakat. Amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pak Menteri Kesehatan juga tuh, ya. Jangan suka berbalik-balik. Lihat dulu kesepakatannya. Baru bicara."
Felly Minta Pastikan Layanan untuk 11 Juta Penerima PBI
Felly lalu menengahi perdebatan antara Komisi IX DPR dengan Menkes dan Mensos, meminta kedua menteri memastikan 11 juta penerima PBI BPJS tetap dilayani. "Baik, terima kasih. Jadi Pak Menteri Sosial, jadi ini memang pastikan orang yang mau ke rumah sakit yang membutuhkan layanan ya. Yang tidak membutuhkan, mereka takut ke rumah sakit, jangan kena virus yang lain, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini 'dan PBI-nya dibayarkan pemerintah', artinya PBI ini masih dibayarkan oleh pemerintah selama 3 bulan, sejumlah, memang tidak disebutkan angka di sini, dibayarkan pemerintah," jelas Felly.
Dia menegaskan bahwa pengingatan ini penting karena kondisi di lapangan berbeda. "Tapi poin ini, bapak-bapak, kita harus sampaikan keadaan kami di lapangan, ini banyak rumah sakit yang tidak menjalankan. Dan mereka mengeluh kepada kami sebagai wakil rakyatnya. Jadi ini penting," imbuh dia. Rapat ini menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan kesehatan dan sosial, dengan harapan semua pihak dapat bersinergi untuk kepentingan masyarakat.
