Koperasi di Jawa Tengah Diharapkan Jadi Penguat Ekonomi Masyarakat
Keberadaan koperasi di Provinsi Jawa Tengah digadang-gadang sebagai penguat ekonomi rakyat yang strategis. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa koperasi harus hadir sebagai hub pendampingan ekonomi, terutama untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas dan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih sehat.
Peran Strategis Koperasi dalam Pemerataan Kesejahteraan
Dalam acara Pengukuhan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Provinsi Jawa Tengah serta Rapat Kerja Wilayah Tahun 2026 di Wisma Perdamaian, Semarang, Luthfi menyatakan bahwa koperasi berperan sebagai wadah ekonomi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. "Pengurus telah terbentuk. Dengan adanya pengurus yang baru ini, rekan-rekan bisa mewarnai, agar koperasi di Jateng jadi cikal bakal kemakmuran masyarakat," ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, Jawa Tengah memiliki:
- 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota.
- Total aset koperasi mencapai Rp 60,13 triliun.
- Volume usaha sebesar Rp 43,78 triliun.
- Imbal hasil kepada anggota sebesar Rp 1,16 triliun.
Fokus pada Koperasi Desa dan Transformasi Digital
Saat ini, terdapat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diharapkan memperkuat ekonomi desa. Dari 8.523 KDKMP di Jawa Tengah, sebanyak 6.271 unit telah beroperasi dan 1.466 unit memiliki gerai fisik sebagai pusat aktivitas ekonomi. Luthfi berharap KDKMP berkembang menjadi pusat distribusi logistik dan lumbung pangan lokal. "Ini penting karena merupakan penguatan ekonomi di desa," katanya.
Dekopinwil Jawa Tengah juga didorong mengambil peran lebih nyata dalam:
- Transformasi sumber daya manusia dan digitalisasi.
- Penguatan usaha dan jaringan.
- Advokasi dan perlindungan koperasi.
"Jadikan koperasi sebagai gerakan bersama membangun kesejahteraan dan keadilan," tegas Luthfi.
Dukungan dari Kementerian Koperasi
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan bahwa Dekopinwil Jawa Tengah diharapkan bergerak seirama dengan Kementerian Koperasi untuk menghidupkan kembali aktivitas badan usaha koperasi di daerah. "Amanah ini menjadi tidak ringan karena Dekopin adalah satu tarikan napas yang harus sama dengan Kemenkop," ujarnya.
Ferry menyebut Jawa Tengah menonjol dalam pengembangan koperasi, terutama percepatan pembentukan badan hukum KDKMP. Penguatan koperasi kini harus masuk ke tahap yang lebih konkret, seperti operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi warga. Salah satunya dengan memprioritaskan produk UMKM lokal Jawa Tengah untuk masuk ke gerai-gerai koperasi desa/kelurahan.
Ekspansi ke Sektor Produksi dan Pascaproduksi
Ferry menambahkan bahwa gerakan koperasi perlu masuk ke sektor produksi kebutuhan harian masyarakat dan pascaproduksi agar efek ekonominya lebih luas. "Kita bisa belajar buat sabun, sampo, detergen, sampai sambal sendiri. Itu bisa menghidupkan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng serta menjadi terobosan untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat," jelasnya.
Ferry berharap Dekopinwil Jawa Tengah dapat menjadi contoh koperasi modern yang manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di provinsi tersebut.
