PDIP Soroti Praktik 'Goreng Saham': Investor Butuh Trust, Bukan Sekadar Angka Pertumbuhan
Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, telah mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah mengenai tekanan ekonomi eksternal yang dinilai sangat dahsyat dalam beberapa pekan terakhir. Said mengungkapkan bahwa sentimen negatif dari sejumlah lembaga keuangan internasional terkemuka, seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody's, dan FTSE, yang cenderung menahan diri hingga Mei 2026 mendatang, merupakan sinyal peringatan serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
Desakan untuk Mitigasi dan Perbaikan Tata Kelola
Dalam pernyataannya usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026), Said menekankan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi yang dipimpin langsung oleh Presiden. "Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini semua tentu harus ada mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita," tegas politisi senior tersebut.
Lebih lanjut, Said mendesak agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera mengadakan rapat koordinasi. Ia menyatakan bahwa klaim sepihak mengenai fundamental ekonomi yang kuat atau angka pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen tidak lagi cukup untuk menenangkan pasar tanpa adanya bukti konkret perbaikan tata kelola. "Tanpa asing memvonis kita dengan istilah de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya bisa melakukan perbaikan itu sendiri. Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust!" ujarnya dengan penuh semangat.
Krisis Kepercayaan Investor dan Isu Transparansi
Said secara khusus menyoroti krisis kepercayaan (trust) investor yang terjadi akibat isu transparansi di pasar modal. Ia mencontohkan komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait free float 15 persen yang belum tereksekusi, serta praktik coordinated trading behavior atau yang lebih dikenal sebagai ‘goreng saham’ yang masih menghantui bursa efek Indonesia. Menurutnya, praktik-praktik semacam ini mengikis kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan pasar modal yang sehat.
Ujian Berat di Mei 2026 dan Independensi Lembaga
Politisi PDIP ini juga menekankan bahwa Mei 2026 akan menjadi ujian berat bagi ekonomi nasional, seiring dengan menumpuknya evaluasi dari lembaga rating global. Oleh karena itu, ia meminta Presiden untuk memastikan independensi Bank Indonesia (BI) dan OJK agar dapat berfungsi secara optimal dalam memitigasi dampak negatif di kuartal pertama dan kedua tahun ini. "Kalau memang ini akan menjadi momentum bagi kita semua, maka momentum ini seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden," tandas Said.
Kehadiran Pakar Ekonomi dalam FGD
Sebagai informasi, FGD tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar ekonomi ternama, termasuk Yanuar Rizky (bidang Moneter), Dr. Hendri Saparani (Ketenagakerjaan), Awalil Rizky (Fiskal), Dr. Yustinus Prastowo (Perpajakan), dan Dr. Ester Sri Astuti (UMKM). Acara ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, jajaran pengurus DPP seperti Yuke Yurike, serta beberapa Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menunjukkan keseriusan partai dalam membahas isu ekonomi strategis ini.
