Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun tidak disebabkan oleh kondisi keuangan Jakarta yang kekurangan dana. Menurutnya, obligasi justru menjadi instrumen creative financing untuk membuat pengelolaan APBD lebih sehat dan transparan.
Pramono: Obligasi untuk Sehatkan Keuangan, Bukan Tutup Defisit
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menjawab pertanyaan wartawan dalam acara Jakarta Budget Talks: Menavigasi APBD Jakarta: Perkuat Kinerja, Kepentingan Publik Terjaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026). Ia menjelaskan bahwa nilai obligasi Rp 3,5 triliun dipilih meskipun APBD DKI Jakarta tahun 2026 mencapai sekitar Rp 81,32 triliun.
"Kenapa Rp 3,5 triliun? Sebenarnya size-nya Jakarta itu memang jauh lebih besar dari itu. Tapi kan kita tahu bahwa ini adalah pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini. Dan kalau ini berhasil menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa dicontoh di daerah-daerah lain," kata Pramono.
Pertama di Indonesia, DKI Jadi Percontohan
Penerbitan obligasi daerah ini merupakan langkah awal karena menjadi yang pertama di Indonesia. Pramono mengibaratkan penerbitan obligasi seperti seseorang yang tetap meminjam uang meski memiliki kemampuan finansial. "Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam tetapi tetap meminjam, itu karena untuk membuat badannya lebih sehat," ujarnya.
Ia menegaskan kondisi keuangan DKI Jakarta tetap kuat meski sempat terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Karena itu, obligasi diterbitkan bukan untuk menutup kekurangan anggaran, melainkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
"Demikian juga dengan Jakarta, walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan terbuka," tuturnya.
Tenor Tujuh Tahun, Bunga Belum Dirinci
Pramono menambahkan obligasi daerah tersebut direncanakan memiliki tenor tujuh tahun. Meski belum merinci besaran bunga yang akan ditawarkan, ia memastikan kemampuan fiskal Jakarta mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran.
"Jakarta pasti sanggup dan Jakarta pasti dengan adanya obligasi ini, APBD-nya akan menjadi lebih berwarna, lebih sehat, dan mudah-mudahan lebih membawa manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
