Presiden Prabowo Subianto Instruksikan Percepatan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara secara tegas menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah menjadi program prioritas pemerintah.
Target Pembangunan dan Pengelolaan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa saat ini telah dibangun 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih. Dari jumlah tersebut, 65 titik berada pada tahap pertama dan 35 titik pada tahap kedua. Semua pembangunan ini ditargetkan selesai pada akhir Mei 2026. Selain aspek fisik, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di kampung nelayan tersebut.
"Kemudian pengawakan dari Kampung Nelayan, kan penting juga. Itu salah satu yang kita bahas dengan Bapak Presiden," ujar Sakti dalam keterangannya kepada media usai rapat.
Rencana Pembangunan 1.000 Titik Baru
Ke depan, pemerintah telah menyiapkan pembangunan lanjutan sebanyak 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dilaksanakan secara paralel sepanjang tahun 2026. Program ini akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan nelayan di daerah tersebut.
"Program tersebut akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur. Yang seribu berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur," tegas Sakti.
Koordinasi Kerja Sama Pengadaan Kapal
Sakti juga menjelaskan terkait rencana kerja sama pengadaan kapal dengan Pemerintah Inggris yang saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Persiapan mencakup analisis galangan kapal di Indonesia yang sanggup dan sesuai dengan kebutuhan. Targetnya, kapal-kapal tersebut harus sudah jadi dalam waktu dua tahun.
Dukungan untuk Program Perumahan Rakyat
Sebelumnya, pada Senin (6/4/2026), Presiden Prabowo juga menggelar rapat terbatas membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses hunian layak, termasuk melalui peningkatan program bedah rumah rakyat.
Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah rakyat pada tahun 2026, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Program ini akan menjangkau semua kabupaten dan kota di Indonesia, dengan harapan dapat menggerakkan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial.
Optimalisasi Lahan untuk Hunian
Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara, khususnya di kawasan strategis perkotaan, dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian, turut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat.
"Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi," kata Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.
Pemanfaatan lahan ini tidak hanya terbatas di Jakarta, tetapi juga meluas ke sejumlah wilayah lain seperti Bandung. Pemerintah telah mengidentifikasi lahan potensial, dan pembangunan telah dimulai di beberapa lokasi, misalnya di kawasan Senen, Jakarta, dengan target selesai pada 15 Juni 2026.
Presiden juga mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, untuk mempercepat penyediaan lahan, dengan sinergi pembiayaan dan pembangunan yang masif.
