KOMPAS.com - Rencana penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan energi, tetapi juga membutuhkan pembenahan serius di sektor hulu industri sawit. Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Zainal Arifin menyatakan bahwa B50 merupakan agenda strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Perlunya Sinergi Antar Kementerian
Menurut Zainal, kebijakan B50 harus berjalan selaras dengan kebijakan lain yang berkaitan langsung dengan industri sawit. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru merugikan sektor sawit.
"B50 adalah agenda strategis ketahanan energi. Tetapi kebijakan ini harus selaras antar kementerian dan lembaga. Jangan sampai sektor energi mendorong B50, sementara kebijakan lain justru menciptakan ketidakpastian bagi industri sawit," kata Zainal dikutip dari Antara, Selasa (12/5/2026).
Dampak pada Industri Sawit
Pembenahan di sektor hulu sawit menjadi krusial untuk mendukung keberhasilan mandatori B50. Tanpa perbaikan tata kelola dan kepastian hukum, target peningkatan campuran biodiesel ini berpotensi menghadapi hambatan. Zainal juga mengingatkan bahwa konsistensi kebijakan sangat penting agar investasi di sektor sawit tetap terjaga.
Ke depan, sinergi antara kebijakan energi dan kebijakan pertanian serta perkebunan harus diperkuat. Hal ini tidak hanya akan mendukung ketahanan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pelaku industri lainnya.
