Impor 105 Ribu Pikap India Ditunda, Tunggu Keputusan Presiden Prabowo
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengumumkan bahwa rencana impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ke Indonesia telah ditunda. Penundaan ini dilakukan sambil menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerjanya di luar negeri.
Kewenangan Bukan di Kementerian Koperasi
Dalam pernyataannya, Ferry Juliantono menegaskan bahwa kebijakan impor mobil pikap tersebut bukanlah wewenang Kementerian Koperasi. "Kan kemarin sudah diputuskan, itu bukan wewenangnya Kementerian Koperasi. Jadi itu sudah diputuskan ditunda, sampai menunggu Pak Presiden datang," ujar Menkop Ferry saat menjadi pembicara di Sarasehan 99 Ekonomi Syariah Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai impor ini akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Tunggu Bapak Presiden," katanya singkat, menekankan bahwa semua pihak harus bersabar hingga kepala negara kembali ke Tanah Air.
Desakan dari DPR untuk Menunda Impor
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor mobil pikap dari India yang ditujukan untuk operasional Koperasi Merah Putih. Dasco menyampaikan permintaan ini pada Senin (23/2) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco. Ia berharap Presiden Prabowo akan membahas detail rencana impor ini setelah kembali dari kunjungan kerjanya.
Dasco juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan perusahaan dalam negeri. "Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," ujarnya.
Latar Belakang dan Implikasi Kebijakan
Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India ini telah menjadi sorotan publik, terutama karena terkait dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi ini diharapkan dapat mendukung operasional pertanian dan usaha kecil di berbagai desa di Indonesia.
Namun, penundaan ini menunjukkan adanya pertimbangan strategis dari pemerintah dan legislatif. Dengan menunggu keputusan Presiden Prabowo, diharapkan kebijakan impor dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan kapasitas industri lokal.
Ferry Juliantono menegaskan bahwa meskipun Kementerian Koperasi terlibat dalam pembahasan awal, otoritas akhir berada di tangan presiden. Hal ini mencerminkan koordinasi yang ketat antarlembaga dalam menangani isu impor yang berdampak luas.
Para pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR seperti Ilham Permana, telah menyoroti potensi dampak impor massal ini terhadap pasar otomotif dalam negeri. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh sebelum keputusan final diambil.
Dengan penundaan ini, pemerintah memiliki waktu untuk melakukan kajian lebih mendalam, memastikan bahwa impor pikap India tidak hanya menguntungkan jangka pendek, tetapi juga sejalan dengan kebijakan industri dan ketahanan ekonomi nasional.
