Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, mengajukan konsep 'Ekonomi Utara' sebagai strategi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam Lokakarya Akademik F-PKS MPR RI 2026 bertema 'Membedah Potensi Ekonomi Karimun Kepulauan Riau' di Batam.
Mengalihkan Fokus dari Bali ke Utara
Tifatul menilai selama ini perhatian pemerintah terlalu dominan ke kawasan selatan, khususnya Bali. Padahal, Bali sudah jenuh dan mengalami overtourism. Ia mempertanyakan mengapa wilayah lain tidak dikembangkan. Menurutnya, potensi pasar di utara jauh lebih besar.
"Kenapa Bali melulu? Bali itu sudah penuh, bahkan over tourist. Bagaimana dengan wilayah lain?" ujar Tifatul, Senin (15/6/2026).
Ia membandingkan jumlah penduduk Australia dan Selandia Baru yang hanya 32,5 juta jiwa, dengan potensi pasar di kawasan utara: China 1,43 miliar, India 1,45 miliar, ASEAN 600 juta, plus Jepang, Korea, Rusia. Total lebih dari 3 miliar jiwa.
Dari sisi ekonomi, PDB China mencapai US$19,6 triliun (2025), India US$4,13 triliun, Jepang US$4,38 triliun, dan Korea Selatan US$1,86 triliun. Cadangan devisa China juga sangat besar. Tifatul menegaskan Indonesia tidak boleh hanya fokus ke selatan, melainkan harus menggarap potensi ekonomi utara, termasuk pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Wilayah yang dapat menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi utara meliputi Aceh, Sumatera Utara, Kepri, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, hingga Papua. Daerah-daerah ini berhadapan langsung dengan negara-negara berpenduduk lebih dari 3 miliar.
Posisi Strategis Karimun dan Selat Malaka
Tifatul menyoroti posisi strategis Karimun, Kepulauan Riau, yang berdekatan dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Lebih dari 95% kapal yang melintas dari Pasifik ke Atlantik melewati selat ini. Namun, selama ini Singapura yang banyak mengambil manfaat ekonomi dari arus kapal tersebut.
"Arus peti kemas Singapura pada 2024 mencapai 41,12 juta TEU, lalu naik menjadi 65 juta TEU setelah penutupan Selat Hormuz. Bandingkan dengan Pelabuhan Batu Ampar Batam yang hanya sekitar 797 ribu TEU per tahun," jelas Tifatul.
Ia menambahkan, jika koneksi transportasi di wilayah utara dibangun, orang akan lebih tertarik datang. Keindahan alam di utara juga tidak kalah dengan Bali, seperti Danau Toba, Sabang, pantai Aceh, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Bunaken, Raja Ampat, dan Maluku Utara.
Kepri merupakan pintu gerbang utara Indonesia. Batam hanya 40 menit dari Singapura, sedangkan Karimun lebih dekat ke Selat Malaka. Karimun bisa mengambil peran dalam pelayanan peti kemas, jasa pelabuhan, dan pengisian bahan bakar kapal.
Tifatul mendorong pengembangan Karimun di sektor yang cepat berdampak ekonomi, terutama pariwisata. Ia mencontohkan devisa pariwisata Indonesia 2024 baru Rp64 triliun, sementara Malaysia mencapai Rp406 triliun. "Fokus pada pariwisata, kuliner, hotel, hiburan, transportasi, dan konektivitas. Di mana banyak orang datang, di situ uang berputar," ujarnya.
Dukungan Gubernur Kepri dan PKS
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan posisi strategis Kepri di jalur perdagangan internasional, dekat Singapura dan Malaysia. Kepri memiliki 2.028 pulau, 394 berpenghuni, dan 22 pulau terluar. Selat Malaka dilalui sekitar 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer per tahun. Ansar meminta dukungan agar peta jalan transformasi ekonomi Kepri berjalan optimal.
Ia memaparkan potensi investasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), antara lain KEK Bintan Galang Batang (smelter bauksit), KEK Batam Nongsa Digital Park (ekonomi digital), KEK Batam Aero Technic (perawatan pesawat), KEK Tanjung Sauh (logistik dan energi), serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.
Presiden PKS Dr. Almuzzammil Yusuf mengaitkan pembangunan dengan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI, yaitu penguatan demokrasi, negara hukum, SDM unggul beriman, dan pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat. Ia berharap pembangunan Kepri tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas manusia dan kesejahteraan.
Paradigma Baru untuk Karimun
Bupati Karimun Ing Iskandarsyah meminta paradigma baru pemerintah pusat dalam membangun wilayah terluar. Pendekatan tidak boleh hanya keamanan, tetapi juga perdagangan, industri, investasi, dan konektivitas. Ia menyebut enam pilar penggerak ekonomi Karimun: industri dan kawasan khusus, perdagangan global, konektivitas pelabuhan, pariwisata bahari, perikanan, dan investasi berdaya saing.
Karimun juga berpeluang sebagai kawasan oil storage dan simpul energi. Iskandarsyah menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) Karimun agar lebih mandiri seperti BP Batam, termasuk pengelolaan anggaran dan PNBP. Ia juga meminta pengaturan teknis melalui peraturan pemerintah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemprov Kepri Dr. Azis Kasim Djou menyampaikan tantangan pembangunan kepelabuhanan di Karimun. Dari enam pelabuhan yang ada, infrastruktur masih terbatas. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun baru didukung 50 kapal penumpang komersial. Perairan Kepri masih sepi dibandingkan perairan Singapura dan Malaysia yang padat.
Azis menilai penyebabnya adalah daerah tidak dilibatkan sebagai pemrakarsa, minim fasilitas, standar teknis terlalu kaku, kurang orientasi pasar, tidak ada pemasaran terencana, dan lambatnya pengambilan keputusan. Ia mendorong terobosan strategis dengan mempertegas kewenangan daerah dalam pengelolaan pelabuhan dan area labuh jangkar.
"Daerah harus dilibatkan sebagai pemrakarsa. Perlu desain organ penyelenggara pelabuhan dengan memberi peran kepada bupati/wali kota sebagai kepala otoritas pelabuhan, dan gubernur sebagai kepala otoritas area labuh jangkar. Juga perlu bagi hasil pengelolaan kepelabuhanan," tegas Azis.
Wakil Kepala BP Kawasan Karimun Iwan Setiawan menjelaskan Karimun telah ditetapkan sebagai Free Trade Zone (FTZ) sejak 2007, memberikan kemudahan bebas bea masuk, PPN, cukai, insentif fiskal, dan regulasi fleksibel. Kawasan ini diarahkan pada industri berat, jasa maritim, perdagangan, energi, dan logistik.
Acara lokakarya dihadiri Presiden PKS Dr. Al Muzzammil Yusuf, anggota DPR RI dari FPKS, Gubernur Kepri, Wakil Ketua DPRD Kepri, Bupati Karimun, Kepala BP Kawasan Karimun, serta perwakilan kepala daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya.
