KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sebanyak 41,75 persen lanjut usia (lansia) di Indonesia berada dalam kelompok rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40 persen terbawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari populasi lansia hidup dalam kerentanan ekonomi dan terjerat dalam lingkaran kemiskinan.
Minimnya Perlindungan Pensiun
Kondisi ini semakin diperparah dengan absennya sistem perlindungan pensiun yang inklusif. Data menunjukkan bahwa hanya lima persen lansia yang mampu menopang hidup secara mandiri dari dana pensiun mereka. Artinya, mayoritas lansia tidak memiliki jaminan pendapatan di hari tua, sehingga mereka sangat bergantung pada dukungan keluarga atau bantuan sosial.
Rekomendasi dari Ekonom UGM
Menanggapi situasi ini, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, Ph.D., CFP, merekomendasikan perbaikan sistem jaminan hari tua di Indonesia. Menurutnya, diperlukan reformasi skema pensiun yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar seluruh lansia dapat menikmati masa tua yang layak tanpa terjebak kemiskinan.
Eddy Junarsin menekankan pentingnya perluasan cakupan program pensiun, terutama bagi pekerja informal yang saat ini belum terjangkau. Selain itu, pengelolaan dana pensiun yang transparan dan efisien juga menjadi kunci untuk memastikan manfaat yang optimal bagi peserta.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Rendahnya cakupan pensiun tidak hanya berdampak pada kesejahteraan lansia, tetapi juga membebani sistem perlindungan sosial secara keseluruhan. Lansia yang tidak memiliki pendapatan tetap cenderung membutuhkan bantuan pemerintah, seperti bantuan sosial dan layanan kesehatan gratis, yang pada akhirnya membebani anggaran negara.
Selain itu, kondisi ini juga mempengaruhi kualitas hidup lansia, mulai dari akses terhadap nutrisi yang baik, perawatan kesehatan, hingga partisipasi sosial. Tanpa jaminan ekonomi, banyak lansia yang terpaksa terus bekerja atau bergantung pada anak-anak mereka, yang justru dapat memperparah kemiskinan antargenerasi.
Langkah yang Diperlukan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif, antara lain:
- Perluasan program pensiun bagi pekerja informal dan sektor non-formal.
- Peningkatan literasi keuangan dan perencanaan pensiun sejak dini.
- Penguatan skema jaminan sosial nasional yang lebih inklusif.
- Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan lansia.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka kemiskinan lansia dapat ditekan dan kualitas hidup mereka meningkat secara signifikan.
