Pemprov Kaltim Perkuat Tata Kelola Kawasan Konservasi Laut dengan Evika 2.0
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bergerak cepat dalam memperkuat tata kelola kawasan konservasi laut melalui finalisasi instrumen Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2.0, yang dikenal sebagai Evika 2.0. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dampak nyata terhadap perlindungan ekosistem laut di lapangan, melampaui sekadar administrasi.
Sinergi Intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, M. Ali Aripe, menyatakan bahwa penerapan Evika 2.0 dilakukan melalui sinergi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Langkah ini memastikan perlindungan ekosistem laut berjalan optimal," ujarnya di Samarinda, Rabu (22 April 2026). Ali menegaskan bahwa Evika 2.0 adalah strategi fundamental untuk menghindari pengelolaan yang hanya bersifat administratif.
Mekanisme Uji Petik Menyeluruh Tiga Aspek
Penguatan tata kelola ini dilakukan melalui mekanisme uji petik menyeluruh yang mencakup tiga aspek utama:
- Input: Fokus pada kelengkapan dokumen rencana pengelolaan dan pemenuhan sumber daya pendukung. DKP Kaltim mempercepat pendaftaran peta laut dan pemasangan titik batas wilayah untuk kepastian hukum.
- Proses: Meliputi pengawasan lapangan yang diperketat untuk meminimalisir praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), serta edukasi kepada masyarakat pesisir tentang batasan zona lindung dan fungsi konservasi.
- Output: Berdasarkan uji petik terbaru, pengelolaan kawasan konservasi di Kaltim kini berada pada kategori "Optimum" dengan nilai berkisar antara 60 hingga 90, mencerminkan kinerja riil ekosistem.
Target Ambisius dan Implementasi Ekonomi Biru
Menurut Ali, sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Kaltim menetapkan target ambisius untuk mencadangkan 17 persen kawasan konservasi laut dari total luas wilayah 2,89 juta hektare. Saat ini, seluas 293 ribu hektare telah ditetapkan secara resmi, tersebar di Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Optimalisasi ini merupakan bagian dari implementasi strategi Ekonomi Biru. "Selain menjaga keanekaragaman hayati, pengelolaan yang baik akan membuka peluang jasa lingkungan, terutama di sektor pariwisata bahari berkelanjutan," kata Ali. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat melalui platform digital dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut sebagai pilar ekonomi dan penopang hidup masyarakat pesisir di Kalimantan Timur.
