Bappenas Soroti Potensi Besar Bengkulu dalam Pembangunan Rendah Karbon
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki peluang signifikan untuk memperkuat transisi menuju Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, dalam Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi Bengkulu yang digelar di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.
Kekuatan Sumber Daya Alam sebagai Modal Utama
Menurut Teguh, Bengkulu dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah, yang menjadi modal kuat untuk mendukung target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. "Bengkulu memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta berpeluang besar untuk memperkuat transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim," ujarnya seperti dilansir Antara pada Kamis, 26 Februari 2026.
Dialog tersebut, yang diselenggarakan bersama Foreign, Commonwealth & Development Office serta didukung oleh Oxford Policy Management dan organisasi masyarakat sipil, bertujuan untuk menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya PRKBI. Kegiatan ini juga memastikan kesiapan daerah dalam mendukung target nasional dan menciptakan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, daerah, legislatif, swasta, dan masyarakat sipil.
Bengkulu sebagai Provinsi Pilot PRKBI
Bengkulu terpilih sebagai salah satu dari empat provinsi pilot implementasi PRKBI di tingkat subnasional, bersama Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Namun, Teguh mengingatkan bahwa provinsi ini juga menghadapi tantangan nyata seperti krisis iklim, degradasi lingkungan, abrasi garis pantai, dan kerentanan sosial yang memerlukan penanganan terpadu. "Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya percepatan implementasi PRKBI untuk memastikan pembangunan daerah yang tangguh dan berkelanjutan," tegasnya.
Potensi Hutan dan Pesisir yang Menjanjikan
Dari sektor Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), Bengkulu memiliki kawasan hutan seluas sekitar 928.863 hektare, setara dengan 46 persen dari luas daratan. Sebanyak 49,58 persen merupakan hutan konservasi, sementara 27,8 persen adalah hutan lindung. Teguh menekankan bahwa lahan hijau ini berfungsi sebagai daerah serapan karbon dan penyangga sistem hidrologi yang menjaga ketersediaan air sepanjang tahun. "Kawasan hutan ini menjadi mekanisme utama serapan karbon," katanya.
Pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga dapat membuka peluang ekonomi hijau, seperti ekowisata dan hasil hutan bukan kayu. Selain itu, Bengkulu memiliki garis pantai sekitar 525 kilometer di sepanjang Samudra Hindia dan 100 kilometer keliling Pulau Enggano, yang menunjukkan potensi besar dari sektor perikanan dan kelautan. Potensi ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan, ekonomi masyarakat pesisir, serta agenda pembangunan rendah karbon di daerah tersebut.
Pentingnya Dukungan Politik dan Kolaborasi Multipihak
Teguh menyoroti perlunya dukungan politik dari DPRD Bengkulu untuk menyelaraskan pemahaman mengenai urgensi PRKBI dan membangun peran strategis legislatif. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan, pendanaan, dan pemantauan pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi. Forum dialog juga mengidentifikasi sektor dan isu prioritas PRKBI di Bengkulu sebagai dasar integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.
Melalui dialog ini, pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk eksekutif daerah, legislatif, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman serta memperkuat kolaborasi dalam mempercepat implementasi PRKBI. Masukan yang terkumpul akan digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan daerah. "Bengkulu memiliki modal kuat, berupa sumber daya alam, potensi energi terbarukan, tata kelola yang membaik, serta visi politik yang jelas. Karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan PRKBI ke dalam RPJMD dan APBD serta memperkuat kolaborasi agar manfaatnya nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang," pungkas Teguh.
