Presiden Prabowo Subianto menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi enam juta nelayan di seluruh Indonesia. Salah satu langkah nyata adalah melalui program pembangunan 1.386 Kampung Nelayan yang dilengkapi berbagai sarana pendukung pada tahun ini.
Resmikan Kampung Nelayan
"Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Indonesia nelayan diurus," kata Presiden Prabowo saat berpidato pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Prabowo memastikan pemerintahannya akan melanjutkan program Kampung Nelayan dengan pembangunan 1.500 unit setiap tahunnya hingga empat tahun ke depan. Presiden menegaskan bahwa perbaikan hidup bagi jutaan nelayan akan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga mereka yang mencapai lebih dari 20 juta jiwa. Pemerintah berkomitmen menyediakan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kendala bagi nelayan kecil saat melaut.
Bangun Pabrik Es
Presiden menyoroti kondisi nelayan yang selama ini kesulitan mendapatkan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan. Untuk itu, pemerintah berencana membangun pabrik es di setiap lokasi Kampung Nelayan agar kualitas komoditas perikanan tetap terjaga dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. "Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap Kampung Nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka," ujar Presiden Prabowo.
Peraturan Perlindungan Pekerja Perikanan
Sebagai payung hukum perlindungan pekerja perikanan, Presiden Prabowo mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188. Regulasi ini secara khusus mengatur pekerjaan dalam penangkapan ikan. "Ada satu lagi hadiah untuk buruh, saya baru saja tanda tangan Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," katanya.
Penguatan Regulasi Ketenagakerjaan
Selain sektor perikanan, Presiden juga menekankan agenda penguatan regulasi bagi kaum pekerja secara luas melalui penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Presiden menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera merampungkan pembahasan aturan tersebut bersama DPR RI. "Kalau bisa tahun ini juga harus selesai, dan undang-undang itu harus berpihak pada kaum buruh," tegas Presiden.
Prabowo juga menyampaikan sejumlah capaian dalam bidang kesejahteraan buruh, mulai dari kenaikan upah minimum, penambahan kuota rumah bersubsidi, hingga pemberian bonus hari raya bagi profesi pengemudi dan kurir.
Dengan adanya program Kampung Nelayan dan berbagai kebijakan pendukung, diharapkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya dapat meningkat secara signifikan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
