Pemerintah di berbagai negara menggunakan belanja perpajakan atau tax expenditures (TE), yang juga dikenal sebagai insentif pajak, keringanan pajak, atau subsidi pajak, untuk mencapai berbagai tujuan kebijakan. Mulai dari mendorong investasi hingga mendukung sektor-sektor tertentu. Meskipun bertujuan mendukung aktivitas ekonomi, kebijakan belanja perpajakan dapat mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor pajak dalam jumlah yang signifikan.
Pengukuran Transparansi Belanja Pajak
Untuk mengukur keterbukaan negara dalam melaporkan kebijakan tersebut, Council on Economic Policies (CEP) dan German Institute of Development and Sustainability (IDOS) mengembangkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI). GTETI merupakan penilaian komparatif pertama di dunia yang mengukur transparansi pelaporan belanja perpajakan di berbagai negara.
Hasil Pemeringkatan GTETI
Indeks ini mengevaluasi 105 negara berdasarkan ketersediaan dan kualitas laporan belanja perpajakan. Indonesia berhasil menempati peringkat ke-7 dengan skor yang cukup tinggi, menunjukkan komitmen dalam transparansi fiskal. Peringkat teratas ditempati oleh negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Jerman.
Belanja perpajakan yang tidak transparan dapat menyebabkan kebocoran pendapatan negara dan ketidakadilan dalam sistem pajak. Oleh karena itu, GTETI menjadi alat penting bagi pembuat kebijakan dan publik untuk mengevaluasi efektivitas insentif pajak yang diberikan.
Implikasi bagi Kebijakan Pajak
Dengan adanya indeks ini, diharapkan negara-negara dapat meningkatkan transparansi pelaporan belanja perpajakan mereka. Hal ini akan membantu mengoptimalkan penerimaan negara dan memastikan bahwa insentif pajak benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan tanpa merugikan anggaran negara.
