Kapolri Perintahkan Desk Ketenagakerjaan Polri Dampingi Buruh, Khususnya Korban PHK
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan perintah tegas kepada Desk Ketenagakerjaan Polri untuk terus memberikan pendampingan dan pelayanan optimal kepada seluruh kaum buruh di Indonesia. Perhatian khusus diarahkan kepada para buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai upaya mitigasi dampak negatif terhadap kesejahteraan mereka.
Perintah Langsung dalam Acara HUT KSPSI
Perintah ini disampaikan langsung oleh Jenderal Sigit saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Acara tersebut berlangsung di PT Victory Chinglu Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan diisi dengan berbagai kegiatan bakti sosial seperti layanan kesehatan, donor darah, serta renovasi rumah buruh.
Dalam pidatonya, Kapolri menekankan pentingnya upaya pencegahan agar buruh tidak terkena PHK. "Kita semua ingin bahwa apapun yang terjadi, tentu ini bisa kita mitigasi seminimal mungkin sehingga tidak berdampak kepada rekan-rekan buruh. Desk Ketenagakerjaan, tolong betul-betul diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi rekan-rekan buruh, khususnya yang berdampak PHK," ujar Jenderal Sigit dengan penuh komitmen.
Komitmen Polri dalam Mendukung Hak Buruh
Lebih lanjut, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk senantiasa memberikan pendampingan dan pelayanan maksimal ketika para buruh sedang memperjuangkan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan komitmen Polri untuk ikut menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif di Indonesia.
"Kemudian juga mendampingi pada saat buruh memperjuangkan hak-haknya, dan kemudian upaya kita untuk terus bisa mendorong agar iklim investasi tetap tumbuh," kata Sigit. Ia menambahkan bahwa upaya ini bertujuan membuka ruang dan tempat kerja baru bagi buruh yang terdampak, sebagai bagian dari langkah nyata Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh.
Harapan untuk Hubungan Industrial yang Baik
Kapolri juga menyoroti pentingnya hubungan industrial yang berjalan dengan baik antara buruh, perusahaan, dan pemerintah. Hubungan yang kondusif diharapkan dapat menjaga operasional perusahaan agar tetap berjalan lancar, sehingga buruh yang bekerja di dalamnya juga bisa merasakan kesejahteraan yang layak.
"Dan ini tentunya menjadi harapan kita semua, oleh karena itu tentunya kita juga ingin mendorong agar iklim usaha, iklim investasi di Indonesia ini betul-betul bisa bertumbuh, sehingga kemudian juga ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-seluasnya," ujarnya. Dengan demikian, perintah Kapolri ini tidak hanya fokus pada pendampingan, tetapi juga pada upaya jangka panjang untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan sejahtera bagi seluruh buruh di tanah air.
