Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kantor Bappenas, Jakarta, pada Selasa, 26 Mei 2026. Pertemuan ini membahas langkah integratif dalam memperkuat kualitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu ke hilir, sekaligus strategi penguatan kompetensi untuk mengisi peluang kerja formal di pasar global.
Kesenjangan Kompetensi dan Peluang Kerja
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026, terdapat lebih dari 314.000 peluang kerja yang tersebar di 10 negara penempatan utama di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Namun, baru sekitar 24% dari total peluang tersebut yang berhasil terisi. "Artinya, ada gap sebesar 76% yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan dari luar negeri sangat tinggi, tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian maupun penguasaan bahasa. Sementara, suplai dari lulusan SMK maupun perguruan tinggi kita belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pasar kerja global," ujar Mukhtarudin.
Kolaborasi Vokasi dan Migrant Center
Untuk menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut, Kementerian P2MI menggandeng 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas vokasi serta pelatihan. Salah satu implementasinya adalah pembentukan Migrant Center di sektor pendidikan tinggi. Sebanyak 12 perguruan tinggi telah meresmikan pusat layanan tersebut, dan 15 kampus lainnya kini dalam proses persiapan. Pada tingkat pendidikan menengah seperti SMK dan SMA, kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan materi migrasi, penguasaan bahasa, dan keterampilan global sebagai muatan baru dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler tanpa mengubah kurikulum utama. Kementerian P2MI juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui program Sekolah Rakyat untuk menyiapkan jalur khusus bagi masyarakat kurang mampu agar mendapatkan akses pelatihan vokasi yang memadai.
Penegakan Hukum dan Pencegahan Pekerja Migran Nonprosedural
Selain penyiapan kapasitas, Kementerian P2MI juga fokus pada peningkatan kualitas perlindungan hulu-hilir serta pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mukhtarudin menyoroti situasi di perbatasan, di mana deportasi PMI dari Malaysia masih terjadi hampir setiap minggu akibat masalah ketiadaan dokumen hingga kasus kriminalitas. Pemerintah mengoptimalkan 23 BP3MI/Balai serta ruang perlindungan (shelter) penampungan deportan di wilayah perbatasan seperti Nunukan, Batam, dan Pontianak untuk proses pemulangan, pembinaan, dan pendampingan.
Pemberdayaan Ekonomi dan Program Quick Win SMK Global
Pada pilar pemberdayaan, Mukhtarudin menyampaikan bahwa program Desa Migran Emas kini telah menjangkau sekitar 669 desa di Indonesia. Program ini berfokus pada edukasi literasi keuangan bagi pekerja dan keluarganya agar dana remitansi dapat dikonversi menjadi investasi produktif. Bagi purna pekerja migran, pemerintah bersinergi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk menyediakan pelatihan wirausaha berkelanjutan. Mukhtarudin juga memaparkan program Quick Win SMK Global yang merupakan arahan langsung Presiden. Program berkonsep "Latih, Kompeten, dan Tempatkan" ini menargetkan lulusan SMK serta masyarakat umum untuk mendapatkan upskilling berbasis kebutuhan pasar kerja internasional. "Target awal tahun 2026 diproyeksikan mencapai 80 ribu peserta, di mana eksekusinya akan terus disesuaikan dengan kesiapan anggaran pemerintah," beber Mukhtarudin.
Dukungan Bappenas
Mukhtarudin berharap Bappenas dapat memberikan dukungan penganggaran dan perencanaan strategis. Sinergi ini diharapkan mampu mentransformasikan Kementerian P2MI menjadi leading sector yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga efektif dalam mengatasi angka pengangguran nasional secara terintegrasi. Rachmat memberikan apresiasi terhadap grand design dan peta jalan yang dipaparkan oleh Menteri P2MI. Menurutnya, program yang disiapkan sudah lengkap, komprehensif, dan berada pada jalur yang tepat untuk menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas serta kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Ia menilai fokus Kementerian P2MI dalam memperkuat perlindungan hulu-hilir mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah purna-penempatan sudah sejalan dengan komitmen kepala negara.
Rachmat juga menyebut bahwa esensi perlindungan ini sejalan dengan nilai-nilai luhur konstitusi negara. "Apa yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa setiap warga negara yang berada di luar negeri adalah Duta Indonesia. Kita memang memiliki Duta Besar secara formal, tetapi siapapun warga negara kita yang ada di luar negeri, mereka adalah duta bangsa," papar Rachmat. Ia menegaskan bahwa kualitas perlindungan dan pembekalan kompetensi bagi pekerja migran menjadi krusial karena profil mereka di luar negeri akan langsung mencerminkan kualitas manusia Indonesia di mata dunia. "Oleh karena itu, pekerja migran bukan hanya harus dilindungi, tetapi penampilan dan kapasitas mereka juga harus mencerminkan kualitas terbaik orang Indonesia," imbuhnya.
Komitmen Bappenas
Rachmat menyatakan bahwa Bappenas siap memperkuat kerja sama dan mendukung berbagai program strategis seperti pembentukan Migrant Center, integrasi vokasi, hingga program Quick Win SMK Global, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran nasional. Bappenas juga akan menyokong penuh ekosistem yang tengah dibangun oleh Kementerian P2MI agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. "Kami dari Bappenas, dalam rangka kerja sama yang lebih baik lagi, pada prinsipnya pasti akan membantu. Tugas kami di sini adalah mendukung penuh kementerian dan lembaga. Kami percaya bahwa perencanaan yang baik, jika dieksekusi dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan dengan baik pula oleh seluruh masyarakat," pungkas Rachmat.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Mukhtarudin turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dwiyono, Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan Susanto, Dirjen Penempatan Ahnas, Dirjen Pemberdayaan Fachri, serta Dirjen Pelindungan Rinardi. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Direktur Ketenagakerjaan Dr. Nur Hygiawati Rahayu.
