Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan pada Rabu, 16 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerah otonomi baru (DOB) tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Progres Pembangunan Melampaui Target
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan pembangunan akses Jalan DOB-Jembatan Netto, yang merupakan jalur utama menuju Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Selatan. Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan telah melampaui target sehingga diproyeksikan selesai lebih cepat dari jadwal. Menanggapi hal tersebut, Ribka mengingatkan agar percepatan pembangunan tetap diiringi dengan kualitas pekerjaan yang baik.
"Progres ini patut kita apresiasi. Yang terpenting adalah kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan," kata Wamendagri Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).
Rapat Koordinasi dan Upaya PSN
Selanjutnya, Ribka bersama Diana menghadiri rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan untuk membahas percepatan pembangunan KPP. Dalam kesempatan tersebut, Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mengawal usulan KPP di empat DOB Papua agar ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kami sedang memperjuangkan bersama Bapak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI agar KPP empat DOB Papua dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Kekuatan fiskal APBD provinsi-provinsi baru masih terbatas sehingga dukungan APBN sangat diperlukan," ujarnya.
Peninjauan Gedung Pemerintahan dan Waduk
Usai rapat, rombongan meninjau pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPR Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan. Menurut Ribka, pembangunan gedung pemerintahan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Kehadiran gedung pemerintahan bukan sekadar membangun fisik, tetapi memastikan pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat," ungkapnya.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Waduk Efata Mayo yang diproyeksikan menjadi sumber air baku bagi KPP sekaligus mendukung sektor pertanian dan pariwisata. Setelah itu, rombongan meninjau Daerah Irigasi Waninggap untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengairan dalam mendukung program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Merauke.
Ketahanan Pangan dan Pengamanan Pantai
Terkait pembangunan sumber daya air, Ribka menilai infrastruktur tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. "Potensi waduk ini sangat besar. Apabila dikembangkan secara terpadu, manfaatnya tidak hanya untuk penyediaan air baku, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Menjelang sore, rombongan meninjau pembangunan pengaman abrasi Pantai Lampu Satu yang berfungsi melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. "Pengamanan pantai sangat penting untuk melindungi permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Penanganannya harus dilakukan secara bertahap sesuai tingkat urgensinya," katanya.
Penutupan di Kapsul Waktu Merauke
Rangkaian kunjungan diakhiri di kawasan Kapsul Waktu Merauke. Menurut Ribka, kawasan tersebut memiliki nilai sejarah sekaligus potensi wisata yang perlu dijaga melalui rehabilitasi infrastruktur, penambahan penerangan, serta penanganan vandalisme. "Kapsul Waktu merupakan ikon Merauke. Kawasan ini perlu ditata dan dipelihara agar tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman, sekaligus membanggakan masyarakat Papua Selatan," pungkas Ribka.
