Pemerintah telah menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 4 Mei 2026, dana sebesar Rp 10,65 triliun telah tersalurkan 100 persen dan menjadi dorongan bagi percepatan pemulihan pascabencana di ketiga provinsi tersebut.
Kebijakan Strategis Presiden
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan tambahan TKD merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah terdampak.
"Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp 10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah tidak hanya menyasar daerah yang terdampak langsung, tetapi seluruh daerah dalam satu provinsi agar proses pemulihan dapat berjalan lebih terintegrasi.
"Kalau hanya daerah terdampak saja angkanya sekitar Rp 8 triliun, tapi presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini bentuk keberpihakan terhadap percepatan pemulihan," tambahnya.
Penyaluran Bertahap Tanpa Syarat
Adapun penyaluran TKD dilakukan bertahap untuk memastikan percepatan likuiditas di daerah. Tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp 4,38 triliun telah disalurkan pada 27 Februari 2026. Tahap kedua sebesar 30 persen atau Rp 3,19 triliun menyusul pada 31 Maret 2026.
Selanjutnya tahap ketiga sebesar 30 persen atau Rp 3,06 triliun disalurkan pada 4 Mei 2026. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan.
Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Rincian Dana per Provinsi
Secara agregat, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp 1,65 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp 6,35 triliun, dan Sumatera Barat sebesar Rp 2,63 triliun. Seluruhnya telah tersalurkan penuh hingga ke pemerintah kabupaten/kota, mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Untuk Aceh, sebanyak 8 kabupaten/kota yang terdampak parah juga mendapatkan tambahan sebesar Rp287 miliar dari mekanisme hibah yang disalurkan sejumlah kabupaten/kota di Sumut dan Sumbar.
Dampak Positif di Lapangan
Tito menegaskan dampak penyaluran TKD sudah mulai terlihat di lapangan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan kini kembali beroperasi secara fungsional. Kemudian, distribusi logistik tidak lagi mengalami hambatan, serta layanan dasar masyarakat seperti listrik, BBM, dan aktivitas pasar rakyat telah kembali berjalan di sebagian besar wilayah.
"Per hari ini kami melihat sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan," jelasnya.
Dengan dukungan fiskal yang telah tersalurkan secara penuh, pemerintah daerah kini berada pada fase percepatan pemulihan yang lebih masif. Pembangunan hunian tetap, pemulihan fasilitas publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak dipastikan berjalan lebih cepat seiring tersedianya anggaran yang memadai.
