Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus menggencarkan pembersihan lumpur di wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini menjadi bagian krusial dalam pemulihan kawasan yang sempat lumpuh akibat timbunan lumpur pascabencana.
Capaian Pembersihan Lumpur per 27 April 2026
Berdasarkan data Satgas PRR per 27 April 2026, sebanyak 658 lokasi terdampak telah berhasil dibersihkan dari lumpur. Rinciannya, di Aceh pembersihan rampung di 607 lokasi dari total 634 sasaran. Di Sumatera Utara, 22 dari 23 lokasi target sudah dibersihkan. Sementara di Sumatera Barat, seluruh 29 lokasi sasaran telah selesai ditangani. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan kondisi pada 6 April 2026, saat jumlah lokasi yang berhasil dibersihkan baru mencapai 527 titik.
Kolaborasi Lintas Lembaga dan Padat Karya Tunai
Percepatan pembersihan lumpur ini merupakan hasil kerja kolaboratif Satgas PRR yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), TNI/Polri, serta warga setempat melalui skema padat karya tunai. Dalam skema ini, masyarakat dilibatkan langsung dengan pemberian upah harian maupun bulanan.
Pernyataan Ketua Satgas PRR
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pembersihan lumpur masih menjadi prioritas utama dalam tahapan pemulihan pascabencana di Sumatera. Menurut Tito, proses pembersihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama difokuskan pada pembukaan akses jalan nasional, yang telah tuntas 100 persen dan dapat difungsikan sejak 25 Januari 2026. Tahap kedua diarahkan untuk membersihkan lumpur di sejumlah titik penting, terutama sekolah, kawasan perkantoran, serta fasilitas umum seperti puskesmas dan masjid.
Tito menilai pembersihan lumpur merupakan langkah krusial agar wilayah terdampak dapat berangsur pulih dan kembali normal. Ia menyebut Satgas PRR telah berhasil memulihkan berbagai fasilitas pemerintahan dan layanan publik yang sebelumnya lumpuh akibat tertimbun lumpur, terutama di wilayah yang mengalami dampak berat seperti Aceh Tamiang.
“Persoalan di (Aceh) Tamiang itu berat sekali. Sekolah yang masih di tenda, kemudian ada beberapa puluh kantor desa yang hancur. Banyak sekali persoalan lumpur yang belum selesai. (Namun) kantornya pun sudah kita bersihkan semua oleh praja IPDN, TNI/Polri gabungan. (Saat) ini gelombang ketiga, gelombang pertama 1.200, kemudian 800, dan sekarang 800 sebulan lagi, termasuk alat berat saya sewa dari Kemendagri,” kata Tito saat Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).
Dukungan Alat Berat dan Sumber Daya
Satgas PRR terus mengerahkan alat berat dan sumber daya manusia untuk mempercepat pembersihan. Tito menjelaskan bahwa gelombang ketiga pembersihan melibatkan 800 personel dan alat berat yang disewa dari Kemendagri. Sebelumnya, gelombang pertama melibatkan 1.200 personel dan gelombang kedua 800 personel. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan seluruh pembersihan lumpur di wilayah terdampak.
