Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai membenahi satu per satu proyek mangkrak di Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmennya menuntaskan persoalan pembangunan yang selama ini tak kunjung selesai. Sejak resmi menjabat pada 20 Februari 2025, Pramono kerap menegaskan keinginannya menuntaskan berbagai proyek strategis yang bertahun-tahun tertunda akibat persoalan hukum maupun administrasi.
Pendekatan Hukum untuk Proyek Mangkrak
Pramono tidak memulai dari nol. Ia menyadari proyek-proyek tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan melanjutkan pembangunan fisik. Hambatan utamanya justru berada pada aspek hukum, administrasi, hingga status aset yang belum tuntas. Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut memilih membereskan persoalan hukumnya terlebih dahulu. Ia menggandeng sejumlah aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberikan pendampingan hukum dan memastikan setiap langkah memiliki kepastian hukum.
“Kebijakan-kebijakan gubernur yang lama, yang tidak selesai, bismillah saya selesaikan,” kata Pramono dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dan Lemhannas, 28 Januari 2026.
Tiang Monorel Dibongkar Setelah 19 Tahun
Monorel Jakarta menjadi proyek pertama yang menunjukkan perubahan paling nyata. Tiang-tiang beton yang hampir dua dekade berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said akhirnya mulai dibongkar pada 14 Januari 2026. Proyek monorel merupakan warisan rencana transportasi massal yang dimulai pada masa Gubernur Sutiyoso. Namun, proyek tersebut berhenti akibat persoalan investasi dan hukum sehingga menyisakan ratusan tiang pancang yang selama bertahun-tahun menjadi pemandangan khas ibu kota.
Menurut Pramono, keputusan membongkar tiang monorel bukan diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan aparat penegak hukum. “Secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari,” ujar Pramono. Sebanyak 109 tiang monorel yang membentang dari kawasan Stasiun LRT Setiabudi hingga Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, rampung dibongkar pada 24 Februari 2026. Setelah pembongkaran selesai, Pemprov DKI melanjutkan penataan koridor Jalan HR Rasuna Said melalui peremajaan trotoar, taman, hingga ruang publik. Kawasan tersebut kini juga dimanfaatkan sebagai lokasi baru pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day.
Lahan RS Sumber Waras Selesai Setelah 14 Tahun
Selain monorel, Pramono juga berhasil menuntaskan persoalan hukum yang selama sekitar 14 tahun menghambat pemanfaatan lahan RS Sumber Waras. Selama bertahun-tahun, lahan tersebut tidak dapat dikembangkan akibat polemik pengadaan lahan yang kemudian bergulir menjadi proses hukum dan administrasi. Persoalan itu bahkan sempat menjadi sorotan nasional pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Setelah status hukumnya dinyatakan tuntas, Pemprov DKI memastikan pembangunan Rumah Sakit Internasional Sumber Waras akan dimulai melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dijadwalkan pada Agustus 2026. “Dan untuk selesai itu, tidak hanya selesai di KPK, di Kejaksaan, tapi juga harus selesai di BPK. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sebentar lagi kita akan mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Pramono mengakui penyelesaian persoalan lahan tersebut tidak lepas dari dukungan aparat penegak hukum, khususnya Kejati DKI Jakarta. “Dalam banyak hal terbantu, didukung oleh Bapak Kajati dan jajarannya,” ucapnya.
LRT Velodrome-Manggarai Dipercepat
Tak hanya membereskan proyek yang lama tersendat akibat persoalan hukum, Pramono juga mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis yang sempat mengalami keterlambatan. Salah satunya adalah pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan selesai pada 2025 dan mulai beroperasi pada akhir tahun yang sama. Namun, target itu bergeser sehingga operasional dijadwalkan pada Agustus 2026.
“Pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan untuk LRT dari Velodrome sampai Manggarai yang mudah-mudahan akan diresmikan pada Agustus ini. Nilai investasinya Rp 12,5 triliun dengan 11 stasiun,” kata Pramono. Tak berhenti di Manggarai, jalur tersebut juga akan diperpanjang hingga Dukuh Atas setelah Pemprov DKI memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. “Kami sudah memutuskan atas izin pemerintah pusat untuk melanjutkan monorel dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas,” ujar Pramono. Menurut dia, perpanjangan jalur tersebut akan memperkuat integrasi transportasi publik Jakarta. Dengan tersambungnya lintasan hingga Dukuh Atas, konektivitas antarmoda ditargetkan mampu menjangkau lebih dari 95 persen jaringan transportasi massal di ibu kota.
Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Jadi Prioritas
Pramono juga menetapkan proyek jalan sejajar rel di Pasar Minggu sebagai salah satu prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengaku kerap menerima masukan dari warga terkait proyek tersebut. Pramono merinci proyek yang dimaksud berada di koridor yang sejajar dengan rel kereta dan melintas ke arah kawasan Badan Intelijen Negara (BIN) di Pasar Minggu.
“Saya termasuk yang berkali-kali diberi masukan yang berkaitan dengan jalan yang sejajar dengan rel kereta. Jalan yang sejajar dengan rel kereta di Pasar Minggu, yang lewat BIN. Itu kan sudah tujuh gubernur enggak selesai-selesai,” kata Pramono di Grogol, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026). Ia menegaskan dorongan penyelesaian menguat setelah beberapa isu yang sempat menjadi sorotan publik ditangani. “Karena begitu kemarin Rasuna Said selesai, Sumber Waras alhamdulillah selesai, kemudian juga JIS sekarang sudah lebih baik, sekarang saya di-mention tentang itu,” ujarnya. Pramono menyatakan keputusan memasukkan proyek tersebut sebagai prioritas diambil sekitar dua hingga tiga bulan lalu melalui rapat internal. Ia berharap dampaknya dapat langsung dirasakan terhadap kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. “Maka dalam rapat dua sampai tiga bulan lalu saya memutuskan ini menjadi prioritas untuk diselesaikan karena sudah tujuh gubernur belum selesai. Mudah-mudahan dengan penyelesaian itu kemacetan di jalan sejajar rel Pasar Minggu dan kawasan BIN bisa berkurang,” tuturnya.
Flyover Latumenten Ditargetkan Rampung Desember 2026
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembangunan Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat, rampung pada 15 Desember 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Flyover Latumenten menjadi salah satu proyek infrastruktur yang paling dinantikan masyarakat ibu kota karena selama ini kawasan tersebut selalu mengalami kepadatan lalu lintas, terutama akibat adanya perlintasan sebidang kereta api.
“Maka ketika saya mendapatkan usulan tentang Flyover Latumenten untuk segera dikerjakan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan di daerah Grogol, Pluit, Slipi, dan sebagainya,” kata Pramono saat meninjau proyek Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026). Ia menjelaskan proyek tersebut saat ini telah mencapai progres pembangunan sebesar 55,2 persen. Ia berharap pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan sesuai target sehingga segera memberikan manfaat bagi masyarakat. “Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2 persen. Budget-nya Rp 259 miliar. Ini salah satu proyek prioritas Pemerintah DKI Jakarta yang saya harapkan akan bisa selesai tanggal 15 Desember tahun ini,” ujarnya. Menurut Pramono, setelah flyover beroperasi, perlintasan sebidang kereta api yang berada di bawahnya akan ditutup guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar arus lalu lintas.
