Pemerintah Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera
Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama penanganan saat ini adalah pembangunan infrastruktur permanen, terutama jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Progres Pemulihan Berjalan Baik
Tito mengatakan secara umum progres pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana berjalan relatif baik. Sejumlah layanan dasar, seperti pemerintahan, kesehatan, pasar, listrik, dan distribusi bahan bakar, telah kembali beroperasi.
"Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. Itu yang harus dikerjakan, entah oleh pemerintah daerah atau diambil alih oleh pusat," kata Tito.
Seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana saat ini sudah kembali berfungsi. Namun, masih terdapat sejumlah jalan provinsi dan kabupaten yang memerlukan perbaikan lanjutan. Beberapa ruas jalan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat hujan yang masih mengguyur sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi tersebut terjadi antara lain di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Agam, hingga sejumlah wilayah di Aceh.
Pemulihan Sektor Pendidikan
Selain infrastruktur transportasi, pemerintah memberi perhatian besar pada pemulihan sektor pendidikan. Tercatat sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Sebagian besar sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun, masih ada sejumlah sekolah yang menggunakan bangunan darurat karena fasilitas pendidikan mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat longsor dan banjir.
"Ada yang masih di sekolah darurat, ada yang menggunakan tenda, dan ada yang menumpang di sekolah lain karena bangunannya rusak berat atau perlu direlokasi," ujar Tito.
Jumlah sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di lokasi sementara hanya sebagian kecil dari total sekolah terdampak. Pemerintah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mempercepat proses rehabilitasi agar kegiatan belajar dapat kembali berlangsung secara normal.
Pengawasan dan Anggaran
Menko PMK Pratikno menegaskan pemerintah tidak hanya berfokus pada pencairan anggaran, tetapi juga memastikan program pemulihan segera terealisasi di lapangan. Pengawasan, monitoring, dan koordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus diperkuat agar pelaksanaan rehab-rekon berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang-tindih program.
"Kami ingin memastikan program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan. Selain itu, pengawasan dan monitoring juga terus diperkuat agar tidak ada persoalan yang terlewatkan dalam proses pemulihan," ujar Pratikno.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, Presiden telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp 100,1 triliun hingga 2028. Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 38,9 triliun yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pemulihan di tiga provinsi tersebut.
