Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merealisasikan 106 titik pekerjaan infrastruktur jalan yang berstatus jalan kabupaten. Proyek ini tersebar di 23 wilayah kecamatan dengan total alokasi pembiayaan mencapai Rp192 miliar.
Jadwal Pengerjaan dan Keterlambatan Lelang
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengungkapkan bahwa pengerjaan proyek direncanakan dimulai pada awal bulan depan. Ia mengakui adanya keterlambatan pada proses lelang proyek infrastruktur fisik jalan akibat penyesuaian regulasi. Berbeda dengan tahun lalu yang sudah menerima kontrak kerja pada Februari, tahun ini hingga awal Mei masih dalam tahap persiapan lelang.
Pihaknya menargetkan tahapan lelang dapat diselesaikan pada akhir Mei, baik melalui sistem katalog elektronik maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan demikian, awal Juni 2026 pekerjaan sudah bisa dilaksanakan. Henri menjelaskan bahwa pekerjaan mencakup rekonstruksi, pelebaran, serta pemeliharaan rutin dan berkala. Output yang diharapkan adalah peningkatan kenyamanan pengguna jalan, meskipun alokasi anggaran tahun ini turun signifikan dibandingkan periode tahun 2025 yang mencapai Rp297 miliar.
Penurunan Anggaran dan Dampaknya
Menurut Henri, penurunan anggaran dipengaruhi oleh sejumlah kendala teknis dan regulasi. Kewajiban penggunaan e-Katalog versi 6 dengan skema mini kompetisi serta perubahan aturan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) memaksa revisi ulang perencanaan yang telah disusun tahun sebelumnya. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut menekan biaya konstruksi. Dampaknya, harga material seperti aspal, beton, dan lapisan pondasi agregat (LPA) ikut melonjak.
Henri menambahkan, target panjang jalan otomatis terkoreksi. Dari rencana satu kilometer, sekarang berpotensi hanya terealisasi sekitar 800 meter. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Jalan pada Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Dede Chairul, menambahkan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Bekasi memiliki 281 ruas jalan dengan panjang sekitar 1.077 kilometer. Dari jumlah tersebut, 70 persen dalam kondisi baik, sementara 30 persen atau sekitar 300 kilometer mengalami kerusakan.
Prioritas Pembangunan Jalan
Dede menjelaskan, dengan kemampuan penanganan rata-rata 50 kilometer per tahun, pemerintah daerah membutuhkan waktu hingga enam tahun untuk menuntaskan persoalan klasik jalan rusak. Angka ini belum termasuk potensi kerusakan baru akibat minim pemeliharaan. Prioritas pembangunan tahun ini difokuskan di wilayah utara, khususnya Kecamatan Babelan dan Tarumajaya yang memiliki tingkat kerusakan tinggi.
Sejumlah ruas yang ditangani mencakup Jalan Baru Tanggul Bahagia dan Lingkar Babelan, serta Ruas Bojong Karatan-Marunda hingga Batas Kota Bojong Karatan-Buni Bakti. Sementara pembangunan di wilayah selatan difokuskan pada koridor Bojongmangu hingga Sukamukti yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Pihaknya juga membuka akses partisipasi publik melalui platform digital untuk pelaporan jalan rusak. Dede menegaskan, seluruh wilayah kecamatan tetap mendapatkan intervensi, namun prioritas didasarkan pada skala tingkat kerusakan.
