Pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi penanganan jangka panjang bagi warga yang menjadi korban kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyediaan rumah susun atau rusun bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Wamensesneg Tinjau Lokasi Pengungsian
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro meninjau langsung lokasi pengungsian korban kebakaran di Kemayoran pada Selasa malam, 2 Juni 2026. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga mencari solusi agar warga memiliki hunian yang lebih layak dan aman.
“Intinya kita tidak hanya melihat kebakarannya, tapi harus memikirkan ke depan ini warga sebaiknya seperti apa. Pertama, tentu pemerintah memahami bahwa warga itu harus tinggal di tempat yang layak, yang baik, yang tidak rawan musibah kebakaran seperti ini,” ujar Juri.
Koordinasi dengan Berbagai Pihak
Juri mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perumahan untuk menentukan langkah terbaik. “Nanti akan kami pikirkan dan koordinasi dengan banyak pihak, dengan pemerintah daerah, dengan Pemprov, dengan Kementerian Perumahan, kira-kira solusinya seperti apa. Apakah kita akan bantu bangunkan rusun atau seperti apa, nanti kita akan cari jalan keluarnya,” jelasnya.
Menurut Juri, solusi permanen perlu segera dicari karena kebakaran di kawasan tersebut kerap berulang. Pemerintah ingin memastikan warga tidak terus-menerus menghadapi risiko serupa di masa mendatang.
“Yang jelas dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama kita akan mencari solusi. Karena ini kan sering sekali terjadi kebakaran di tempat ini dan kita semua prihatin,” tuturnya.
Status Lahan
Dalam kesempatan yang sama, Juri juga menyinggung status lahan yang terdampak kebakaran. Kawasan tersebut merupakan aset pemerintah yang dikelola Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran).
“Kalau lahannya tetap lahan milik PPK Kemayoran. Mengenai mukimnya warga di daerah ini tentu harus kita lihat satu per satu. Tapi yang jelas ini masih menjadi milik pemerintah melalui PPK Kemayoran,” katanya.
Pendekatan Humanis
Meskipun demikian, Juri menegaskan pemerintah akan mengedepankan pendekatan humanis dalam mencari solusi penataan kawasan maupun hunian bagi warga terdampak.
“Kita akan cari solusi sebaik-baiknya. Yang pertama tentu kita akan memanusiakan dan menghargai setiap warga. Kalau pun ada jalan keluar bagaimana menata permukiman ini, kita akan cari jalan sebaik-baiknya supaya tidak ada masalah,” imbuhnya.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memperhatikan kepentingan warga dan mengupayakan hunian yang lebih aman dan layak.
