Pemerintah Indonesia mengucurkan anggaran tambahan sebesar Rp 21,9 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
Detail Anggaran dan Fokus Pembangunan
Dalam konferensi pers usai rapat bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra di Kemendagri Jakarta, Selasa (21/7/2026), Tito menjelaskan bahwa anggaran tersebut terutama dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Anggarannya sebanyak 21 ya, Rp 21 triliun lebih, Pak, ya, kalau saya tidak salah tadi, untuk Kementerian PU itu sudah disampaikan bentuk kegiatannya, totalnya 116 halaman. Titiknya jalan, jembatan, irigasi, macam-macam, fasilitas yang akan dibangun. Ada yang sudah dibangun," kata Tito.
Anggaran ini merupakan tambahan dari alokasi sebelumnya dan diharapkan dapat mempercepat pemulihan daerah-daerah yang terkena dampak bencana di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Perkembangan Pembangunan Hunian Tetap
Selain infrastruktur, pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak terus berjalan. Tito menyebutkan bahwa pembangunan hunian tetap dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "BNPB khusus mengerjakan bagi masyarakat yang ingin dibangun di tanahnya sendiri, namanya in situ. Bisa dikerjakan oleh BNPB, bisa juga dikerjakan mandiri sendiri. Uangnya akan diberikan oleh BNPB, dua tahap, dan kemudian di monitor oleh BNPB," ujarnya.
"Kemudian ada yang namanya kompleks. Kompleks ini kita sebut namanya ex situ, komunal. Itu dikerjakan oleh Bapak Menteri PKP yang juga anggarannya sudah turun. Tadi sudah dijelaskan secara detail per kabupaten/kota, titik-titiknya dimana, tanahnya disiapkan oleh daerah," sambung Tito.
Target dan Realisasi Pembangunan
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 2.603 hunian tetap bagi warga terdampak bencana di tiga provinsi: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari jumlah tersebut, 500 hunian tetap telah selesai dibangun. "Sudah ada 500 rumah yang sudah selesai. Hunian tetap, ya, bukan huntara (hunian sementara) ya, huntap yang sudah selesai di tiga provinsi itu, ya. Dari total 2.603. Jadi 500 sudah selesai," ujar Maruarar.
Keterlibatan PLN dan Pemerintah Daerah
Ketua Satgas PRR Tito Karnavian menambahkan bahwa PLN telah diminta untuk menyiapkan jaringan listrik ke kompleks hunian tetap. Ia juga meminta kepala daerah rutin mengecek dan memonitor hal-hal yang sudah maupun belum dikerjakan terkait pemulihan pascabencana Sumatra. "Kita sampaikan kepada kepala-kepala daerah biar mereka tahu yang dikerjakan pemerintah pusat, dan nanti pemerintah daerah nanti bisa ngerjakan juga yang tidak tersentuh oleh pusat. Karena mereka juga punya anggaran Tambahan TKD Rp 10,6 triliun," jelas Tito.
Dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan proses rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali ke kehidupan normal.
