Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah pihak di internal kementeriannya terkait pembangunan Sekolah Rakyat. Ia bahkan menyebut proyek tersebut sempat berjalan setengah mangkrak akibat adanya pekerjaan yang tidak terpuji pada tahap awal pelaksanaan proyek.
Progres Pembangunan Tertinggal
Dody menjelaskan bahwa hingga 20 Mei 2026, realisasi pembangunan Sekolah Rakyat baru mencapai sekitar 58 hingga 59 persen. Ia juga menemukan kontrak pembangunan yang masa penyelesaiannya justru melewati target operasional Sekolah Rakyat. Padahal, Presiden Prabowo Subianto menginginkan bangunan sekolah sudah siap digunakan pada Juni 2026 agar siswa dapat mulai belajar saat tahun ajaran baru pada Juli mendatang.
“Beberapa kali Presiden mengatakan bahwa bangunan Sekolah Rakyat harus siap pada tahun ajaran baru, yaitu Juli 2026. Berarti bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi kontrak pembangunannya ada yang selesai di Juli, bahkan ada yang selesai di Oktober,” ujarnya saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Hambatan yang Terlambat Ditangani
Menurutnya, berbagai hambatan yang muncul sebenarnya telah diantisipasi sejak awal. Ia mengaku telah memberikan sejumlah arahan dan solusi agar potensi kendala teknis dapat segera ditangani, tetapi instruksi tersebut tidak dijalankan secara optimal sehingga penyelesaian masalah menjadi terlambat.
“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain karena masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab progres pembangunan Sekolah Rakyat tertinggal dari target yang telah ditetapkan. Dody menilai sejumlah persoalan teknis semestinya sudah beres pada Januari hingga Februari 2026. Namun, lambatnya penanganan membuat proses konstruksi tertunda sehingga progres pembangunan tidak berjalan sesuai target.
Tindakan Tegas: Pemberhentian Pejabat
Dody mengaku cukup terkejut dengan lambatnya progres pembangunan mengingat proyek tersebut dikerjakan oleh jajaran profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Sebagai konsekuensi atas kondisi tersebut, Dody menyatakan telah memberhentikan beberapa orang dari posisinya.
“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya. Karena dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah. Sebagai akibat, beberapa orang harus saya berhentikan,” jelas Dody.
Optimisme di Tengah Keterlambatan
Meski demikian, Dody masih optimistis mayoritas proyek dapat diselesaikan sesuai target. Dari total 93 Sekolah Rakyat yang tengah dibangun, ia meyakini sebanyak 88 sekolah dapat rampung pada Juni 2026 sehingga siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.
