Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 6,27 triliun. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Tito menjelaskan bahwa pagu indikatif tahun 2027 saat ini sebesar Rp 4,65 triliun, namun kebutuhan program kegiatan Kemendagri memerlukan dukungan tambahan yang signifikan.
Rincian Usulan Anggaran
Tito menyatakan bahwa dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran Kemendagri tahun 2027 menjadi Rp 10,93 triliun, termasuk anggaran untuk DKPP. Tambahan ini akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas nasional, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera sebesar Rp 403 miliar.
Rehabilitasi Bencana Sumatera
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera direncanakan berlangsung selama tiga tahun, yaitu 2026, 2027, dan 2028. Anggaran Rp 403 miliar untuk tahun depan akan dititipkan pada Kemendagri untuk mendukung satuan tugas percepatan pemulihan bencana di wilayah Sumatera.
Program Prioritas Lainnya
Selain itu, usulan anggaran mencakup dukungan untuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp 28,4 miliar. Tito juga menekankan pentingnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan alokasi Rp 417 miliar, termasuk persiapan revisi undang-undang seperti partai politik, pemilu, dan pilkada.
Insentif dan Layanan Publik
Kemendagri juga mengusulkan pemberian award kepada daerah berprestasi sebesar Rp 1 triliun untuk memperkuat sistem reward and punishment dan iklim kompetitif antar daerah. Selain itu, pemanfaatan PNBP dari layanan data kependudukan Ditjen Dukcapil sebesar Rp 651 miliar akan digunakan untuk penguatan layanan publik, terutama dalam mendukung peluncuran e-government yang berbasis data Dukcapil.
Tito berharap usulan ini dapat disetujui untuk mendukung program-program strategis nasional dan mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera.
