Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program perumahan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperluas akses hunian layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026) malam. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu prioritas nasional karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah Siapkan Insentif untuk Perluas Akses Hunian
Menurut Tito, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong keterjangkauan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa di antaranya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar masalah perumahan," ujar Mendagri. "Supaya masyarakat yang nggak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu," katanya. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus menghadirkan inovasi pembiayaan serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan perumahan di berbagai daerah.
Dorong Layanan Terpadu untuk Percepat Pembangunan Perumahan
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan di daerah agar berbagai kebijakan yang telah disiapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu. "Kita dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya Mal Pelayanan Publik, MPP. Di situ semua layanan publik dijadikan satu," sambung Mendagri.
Mendagri menilai, penyederhanaan layanan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi iklim investasi di sektor perumahan. Dengan ekosistem yang semakin kondusif, pembangunan perumahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan insentif yang diberikan pemerintah perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Dengan kemudahan KUR, pembebasan yang kita buat tadi, PBG, BPHTB, PPN ini akan membuat gelora gelombang untuk membangun perumahan, ekosistemnya akan hidup," sambung Mendagri.
Di akhir sambutannya, Mendagri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program perumahan di Papua agar dapat berjalan berkelanjutan. Ia meyakini program tersebut akan banyak memberikan manfaat luas bagi masyarakat di Tanah Papua. "Semoga niat yang baik kita ini, untuk program seluruh Papua yang dimulai hari ini secara resmi di Kota Sorong ini, akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta pihak terkait lainnya. Usai mengikuti kegiatan tersebut, Mendagri bersama rombongan meninjau langsung kawasan Rumah Susun TNI AL Kota Sorong. Mendagri bersama rombongan menyempatkan diri berdialog sekaligus mengecek progres pembangunan rumah susun bagi prajurit TNI AL tersebut.
