Pemerintah meminta percepatan distribusi minyak goreng ke kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua, untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Langkah ini diambil menyusul realisasi penyaluran Minyakita yang masih rendah di sejumlah wilayah. Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, pada Senin, 25 Mei 2026.
Desakan Percepatan Distribusi
Tomsi meminta Perum Bulog untuk mempercepat dan memperluas distribusi minyak goreng ke Indonesia Timur, terutama Papua yang selama ini menghadapi kendala geografis dan transportasi. "Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia Timur ya, khususnya Papua, walaupun transportasinya sulit tetapi tetap harus dimaksimalkan," ujar Tomsi.
Realisasi Penyaluran Masih Rendah
Berdasarkan data distribusi terkini, wilayah Indonesia Timur meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua telah mendapatkan alokasi Minyakita sebesar 6.115 kiloliter. Namun, realisasi penyaluran baru mencapai sekitar 65 persen atau setara 4.025 kiloliter. Tomsi menekankan agar proses pengadaan hingga distribusi dari pemasok terus dipercepat sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tetap terpenuhi.
Harga Minyak Goreng Melampaui HET
Tomsi menjelaskan bahwa tingginya biaya logistik di daerah kepulauan sering menyebabkan harga minyak goreng melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan forum pengendalian inflasi harus lebih fokus membahas daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi agar solusi dapat segera diterapkan. "Oleh sebab itu, seluruh paparan narasumber kami minta untuk fokus dan bisa dipercepat sehingga nantinya ada waktu untuk daerah-daerah yang kenaikannya cukup ekstrem untuk ditanyakan," tegasnya.
Tomsi berharap rapat evaluasi mingguan pengendalian inflasi dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mengidentifikasi akar persoalan dan potensi kenaikan harga di masa mendatang. "Sehingga dari pengalaman tersebut kita perlu mengefektifkan waktu di mana hal-hal pokok, penting, atau yang naik, atau yang menyebabkan kenaikan di masa depan, itu saja yang kita bahas," pungkasnya. Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun virtual.
