Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan moratorium ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan program yang dilakukan oleh pimpinan baru BGN.
Empat Langkah Utama BGN
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (4/6/2026) menjelaskan empat langkah utama yang disiapkan untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Langkah pertama adalah refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru. Ketiga, membenahi dapur yang telah beroperasi sesuai standar, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keempat, memperluas pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema yang lebih efisien dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Fokus pada Efisiensi Anggaran
Nanik menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi prioritas utama. "Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," ujarnya. Ia menambahkan bahwa meskipun anggaran telah dipotong menjadi Rp 268 triliun, BGN berharap dapat menurunkan lagi tanpa mengurangi sasaran program.
Moratorium Dapur Baru
Saat ini, sudah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi. BGN akan merapikan dan mengevaluasi dapur yang sudah berjalan sebelum menambah yang baru. "Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," kata Nanik. Kebijakan ini juga diambil karena sebaran dapur belum merata, dengan konsentrasi di perkotaan sementara daerah 3T belum terlayani optimal. BGN akan mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap wilayah untuk menentukan apakah moratorium perlu dicabut atau dilanjutkan.
Pembenahan Dapur dan Perluasan ke Daerah 3T
Selain moratorium, BGN akan membenahi dapur yang telah beroperasi. Dapur yang tidak memenuhi standar kualitas makanan atau tata kelola akan dievaluasi dan berpotensi disuspensi. Untuk menjangkau daerah 3T, BGN mengkaji alternatif skema pembiayaan seperti pemanfaatan dana CSR, hibah, atau penggunaan dapur yang sudah tersedia seperti kantin sekolah. "Kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah," imbuh Nanik.
