Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatra selesai dalam kurun waktu tiga tahun, yakni dari 2026 hingga 2028. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100,166 triliun untuk periode tersebut.
Rincian Anggaran Pemulihan
Tito menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dibagi per tahun. Untuk tahun 2026, dialokasikan Rp 38,9 triliun; tahun 2027 sebesar Rp 32,9 triliun; dan tahun 2028 sebesar Rp 28,2 triliun. Total keseluruhan mencapai lebih dari Rp 100,1 triliun.
"Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp 100,166 triliun selama 3 tahun," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Prioritas Tahun 2026
Satgas Percepatan Penanggulangan Bencana Sumatra memetakan prioritas pada tahun 2026, meliputi pengerjaan infrastruktur, sungai, jalan, sekolah, dan hunian tetap (huntap). Tito menekankan pentingnya menyelesaikan huntap agar korban bencana tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).
"Setelah itu ada yang lain-lain di 2026 prioritas kedua. Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027," kata dia.
Anggaran Terbesar untuk Kementerian PU
Tito menyebutkan bahwa anggaran terbesar akan disalurkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 69 triliun selama tiga tahun. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mendapat alokasi Rp 7,4 triliun selama dua tahun untuk pembangunan hunian tetap.
"Kalau huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di hunian, hunian sementara," kata dia.
Mendagri menambahkan bahwa Menteri Keuangan telah menyatakan kesiapan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 38 triliun. Kementerian dan lembaga terkait akan mengajukan dokumen pendukung untuk pencairan dana.
Pemulihan Layanan Pemerintahan dan Dasar
Pada kesempatan yang sama, Mendagri memastikan bahwa pelayanan pemerintahan di daerah terdampak telah kembali berjalan. Aktivitas pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa yang sempat terganggu kini berangsur normal, meskipun sebagian masyarakat masih tinggal di huntara atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Layanan dasar seperti listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, dan puskesmas juga telah beroperasi kembali. Kendala masih terjadi di sejumlah desa terisolasi akibat akses jalan yang terdampak longsor. Namun, konektivitas jalan nasional dan jembatan nasional secara umum sudah kembali terhubung, meskipun beberapa jembatan masih bersifat sementara menggunakan jembatan bailey, jembatan gantung, atau jembatan darurat lainnya.
Pendidikan dan Rencana Pemulihan
Di sektor pendidikan, mayoritas sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 di antaranya sudah dapat digunakan setelah perbaikan. Sejumlah sekolah di zona merah masih memerlukan relokasi atau penggunaan ruang belajar darurat.
"Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen yang kita namakan rehab rekon," katanya.
Untuk mendukung fase pemulihan, pemerintah telah menyusun Rencana Umum Pengadaan (Renduk) yang menghimpun kebutuhan program dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian/lembaga. Renduk tersebut mencakup 11.512 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028. Prioritas pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sungai, sekolah, serta hunian tetap. Pemerintah menargetkan pembangunan huntap selesai paling lambat 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
