Sebanyak 59 warga dari lima kampung di Desa Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, menandatangani petisi menggunakan darah mereka sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun. Aksi ini dilakukan pada Senin, 22 Juni 2026, sebagai simbol kepedihan dan kedaruratan.
Petisi Darah sebagai Simbol Kepedihan
Perwakilan warga, Sujana, menyatakan bahwa petisi dengan darah ini merupakan ungkapan keseriusan dan keputusasaan warga. "Puluhan tahun belum ada perbaikan, sudah parah," ujarnya. Menurut Sujana, darah yang digunakan adalah "simbol kepedihan, titik darah terakhir, permohonan yang betul-betul sungguh-sungguh, simbol darurat."
Warga mengecapkan darah ke kertas putih yang berisi tanda tangan, berharap pemerintah segera turun tangan. Sujana menegaskan bahwa kondisi jalan sangat membahayakan, terutama bagi anak sekolah dan warga yang kerap mengalami kecelakaan saat melintas.
Kewenangan Pemerintah Daerah yang Diabaikan
Ruas jalan yang rusak tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Namun, hingga kini belum ada upaya perbaikan yang signifikan. Warga pun meminta Gubernur Banten, Andra Soni, untuk turun tangan. "Satu-satunya harapan ke gubernur, kalau ke Pandeglang sudah nggak berharap kami, kalau mau dari dulu," kata Sujana.
Ia juga menyoroti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya yang dinilai megah dan tidak sesuai kebutuhan warga. "Yang lebih kita miris, kita menunggu puluhan tahun bagaimana jalan ini bisa ramah, tiba-tiba koperasi merah putih dibangun sekian miliar. Andai kata koperasi merah putih itu tidak ada, dibangun ke jalan, selesai persoalan kita bertahun-tahun," ujarnya.
Harapan Warga untuk Perbaikan Segera
Warga berharap aksi petisi darah ini dapat mendorong pemerintah, terutama Gubernur Banten, untuk segera mengambil tindakan. Mereka menginginkan jalan yang layak dan aman untuk aktivitas sehari-hari, terutama bagi anak-anak yang harus menempuh perjalanan berbahaya ke sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun Gubernur Banten terkait tuntutan warga.
