Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah pada Impor Migas

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah pada Impor Migas

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, telah meminta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Pertamina untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik di Timur Tengah pada impor minyak dan gas (migas) Indonesia. Dalam keterangannya pada Sabtu, 7 Maret 2026, Eddy menekankan bahwa persaingan impor migas oleh negara-negara dengan ketergantungan lebih besar dari Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas pasokan energi nasional.

Ketergantungan Impor dan Sumber Alternatif

Eddy mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan migasnya dari Timur Tengah, dengan sisanya berasal dari negara-negara seperti Nigeria, Angola, Australia, dan Brazil. "Artinya, Indonesia mampu mengandalkan dan bahkan meningkatkan suplai migasnya dari negara-negara di luar Timur Tengah saat pasokan dari wilayah itu terhenti akibat penutupan lalu lintas migas yang melalui Selat Hormuz," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa Indonesia perlu mencermati negara-negara lain yang memiliki volume impor lebih besar, seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. "China misalnya mengimpor migas sekitar 11 juta barel per hari, disusul India sekitar 6 juta barel per hari dan Jepang serta Korsel di kisaran 2-2,5 juta barel per hari," ujar Eddy.

Potensi Persaingan dan Risiko Pasokan

Eddy memperingatkan bahwa jika Cina dan India mengimpor 55-60 persen migasnya dari Timur Tengah, sementara Jepang dan Korea Selatan bergantung 80-90 persen, penutupan Selat Hormuz bisa memicu peralihan impor mereka ke sumber lain yang juga memasok Indonesia. "Dengan kata lain, Indonesia bisa 'berebut' pasokan minyak dan gasnya dengan negara-negara importir raksasa lainnya," tegasnya.

Karena itu, Eddy yang juga seorang Doktor Ilmu Politik UI, meminta Pertamina untuk mengantisipasi skenario terburuk, termasuk pasokan yang terganggu dan lonjakan harga migas. Ia mengusulkan tiga langkah strategis:

1. Memastikan komitmen negara pemasok migas untuk Indonesia tetap kuat dan tidak tergoyahkan.
2. Mengantisipasi lonjakan harga migas yang lebih tinggi jika terjadi kerusakan pada ladang dan infrastruktur migas di negara penghasil utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain, yang belakangan ini menjadi target serangan Iran.
3. Mempercepat diversifikasi impor dari negara lain, termasuk Amerika Serikat, mengingat adanya perjanjian perdagangan yang mewajibkan Indonesia membeli produk minyak mentah, LNG, LPG, dan produk petroleum lainnya.

Pentingnya Ketahanan Energi Nasional

Eddy kembali menegaskan bahwa dalam kondisi disruptif akibat perang di Timur Tengah, Indonesia harus memprioritaskan ketersediaan dan kehandalan pasokan migas untuk menjaga ketahanan energi nasional. "Setelah Covid-19, inilah era disrupsi global baru yang kita hadapi, di mana negara-negara di dunia akan mendahulukan kepentingan dalam negerinya di atas kepentingan negara lain dengan alasan kondisi darurat. Sehingga kebutuhan migas Indonesia dan negara lainnya tidak sekedar menitik beratkan pada 'ketersediaan', tetapi lebih dari itu 'kehandalan' pasokan migas untuk kebutuhan dalam negeri," paparnya.

Ia menutup dengan pernyataan bahwa kondisi peperangan dan potensi krisis energi global saat ini semakin mendesak Indonesia untuk meningkatkan status ketahanan energi setara dengan ketahanan nasional. "Pada akhirnya, kondisi peperangan dan potensi krisis energi global saat ini semakin mendesak kita agar meningkatkan status ketahanan energi sejajar dengan ketahanan nasional," tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.