Wakil Ketua MPR Soroti Pentingnya Pengembangan Nuklir untuk Ketahanan Energi Indonesia
Wakil MPR: Pengembangan Nuklir Kunci Ketahanan Energi Indonesia

Wakil Ketua MPR Soroti Pentingnya Pengembangan Nuklir untuk Ketahanan Energi Indonesia

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pengembangan energi di Indonesia harus berlandaskan pada konsep ketahanan energi atau energy resilience. Hal ini sekaligus bertujuan untuk mewujudkan target net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.

Paradoks Sumber Daya dan Tantangan Energi

Eddy mengungkapkan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia's Low-carbon Future yang diselenggarakan oleh PLN bersama Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2/2026). Dalam forum itu, dia menyoroti paradoks yang dihadapi Indonesia.

"Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia, meski kaya sumber daya, masih menghadapi tantangan ketergantungan dan kerentanan pasokan energi. Oleh karena itu, program transisi energi perlu memberikan ruang penyesuaian terhadap kebutuhan serta bauran energi, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kritis:

  • Ketersediaan sumber energi
  • Keterjangkauan bagi masyarakat
  • Kemampuan teknologi dan sumber daya manusia
  • Keberlanjutan lingkungan
  • Kehandalan pasokan

Nuklir sebagai Pilihan Energi Bersih dan Handal

Dalam konteks ini, Eddy menilai bahwa pengembangan energi nuklir merupakan salah satu pilihan sumber energi yang bersih dan handal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 telah mencanangkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2032 dan 2034 dengan total kapasitas awal 500 MW (megawatt), yang diproyeksikan meningkat menjadi 7 GW (gigawatt) pada tahun 2040.

"Rencana besar tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan regulasi yang ketat dari aspek keamanan dan keselamatan. Energi nuklir memang memiliki kapasitas energi yang besar dan densitas energi yang tinggi, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar," jelasnya.

Tantangan tersebut meliputi:

  1. Kebutuhan pembiayaan yang signifikan
  2. Risiko cost overrun atau pembengkakan biaya
  3. Kesiapan teknologi dengan standar keselamatan yang ketat
  4. Pengelolaan limbah radioaktif yang aman dan berkelanjutan

Pertimbangan Geopolitik dan Teknologi

Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyoroti isu geopolitik, termasuk negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, isu ini sangat penting dalam memutuskan teknologi yang akan digunakan untuk membangun PLTN di Indonesia.

"Di tengah meningkatnya tensi antar kekuatan besar dan dinamika perdagangan global, Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional," tegas Eddy.

Dia menambahkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi kompetisi global dalam memperebutkan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan rantai pasok energi bersih, terutama di tengah pertumbuhan kebutuhan listrik yang melampaui pertumbuhan energi primer.

Ajakan untuk Diskursus dan Perencanaan yang Baik

Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia dalam membangun kapasitas energi nuklirnya.

"Ini sejalan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan sumber energi yang bersih dan handal. Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas," pungkasnya.

Dengan demikian, pengembangan energi nuklir tidak hanya dipandang sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional yang kompleks, melibatkan aspek ekonomi, politik, lingkungan, dan keamanan untuk masa depan energi Indonesia yang lebih berkelanjutan.