Indonesia menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) rampung pada tahun 2032. Target ini tertuang dalam Rencana Usaha Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, yang mencakup PLTN berkapasitas 500 MW yang dijadwalkan beroperasi pada 2032 dan 2033. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Mei tahun lalu menyatakan bahwa beberapa regulasi telah disiapkan untuk mendukung realisasi proyek ini.
Perjalanan Panjang Energi Nuklir Indonesia
Indonesia bukanlah negara baru dalam mengenal teknologi nuklir. Visi pengembangan tenaga nuklir sudah ada sejak awal 1960-an, ditandai dengan pembangunan tiga reaktor riset: Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW). Pada masa Perang Dingin, Indonesia memilih memanfaatkan nuklir untuk sumber energi masa depan, bukan untuk persenjataan.
Setelah wacana yang timbul tenggelam selama bertahun-tahun, rencana pembangunan PLTN kini tercantum dalam RUPTL 2025-2034. Survei dan studi tapak oleh BATAN/BRIN telah mengidentifikasi 28 wilayah potensial dengan kapasitas hingga 70 GW, dengan tahap awal direncanakan di Sumatra dan Kalimantan.
Dukungan Regulasi dan Teknologi
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada Oktober 2025 menjelaskan bahwa pengembangan PLTN merupakan upaya memperkuat langkah menuju Net Zero Emission 2060. Dasar hukum yang kuat telah disiapkan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menetapkan porsi nuklir dalam bauran energi primer sebesar 0,4-0,5 persen pada 2032, meningkat menjadi 11,7-12,1 persen pada 2060.
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) BRIN, Syaiful Bakhri, menekankan bahwa target operasional PLTN pada 2032 bergantung pada banyak faktor, termasuk teknologi yang dipilih, kesiapan vendor, penentuan lokasi, dan koordinasi antar lembaga. Indonesia memiliki potensi uranium sekitar 89.000 ton dan thorium sekitar 143.230 ton yang tersebar di sepuluh wilayah, seperti Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Mamuju.
Teknologi Modular Mempercepat Pembangunan
Anggota International Steering Group ICAN, Muhadi Sugiono, mengatakan perkembangan teknologi Small Modular Reactor (SMR) memungkinkan pembangunan PLTN lebih cepat, dari 5-6 tahun menjadi hanya 2 tahun. Teknologi SMR lebih fleksibel dan dapat ditempatkan di kapal, sehingga tidak memerlukan lahan statis. Reaktor bisa diproduksi di negara lain dan dikirim ke Indonesia untuk dioperasikan.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Deendarlianto, menilai target 2032 realistis jika konstruksi dimulai tahun ini. Ia menekankan pentingnya pemilihan lokasi yang aman, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan, yang jauh dari ring of fire dan dekat dengan sumber air pendingin.
Kritik dan Risiko Bencana Nuklir
Di tengah dorongan pembangunan PLTN, Greenpeace Indonesia menyuarakan kritik. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, menyebut tiga masalah utama: mahal, molor, dan mematikan. Ia berpendapat harga teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan baterai yang turun drastis membuat PLTN tidak masuk akal secara ekonomi.
Greenpeace juga menyoroti risiko keamanan, terutama karena Indonesia rawan bencana. Sejarah mencatat kecelakaan nuklir seperti Chernobyl (1986) dan Fukushima (2011) yang menimbulkan dampak radiasi luas. Di Indonesia, PLTN yang dibangun di pesisir rentan terhadap gempa, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrem.
Yuyun menyarankan pemerintah lebih fokus mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) daripada mengejar PLTN. Menurutnya, membangun 100 GW PLTS dalam 10 tahun lebih masuk akal daripada membangun 1 GW PLTN dalam waktu yang sama.
